Choirul Mahfud

Xin Nian Kuai-Le Gong Xi fa Cai

2012-01-13T15:02:00.000-08:00

Kami sekeluarga mengucapkan Xin Nian Kuai-Le Gong Xi fa Cai. Wan Se Ru Yi, Sen Thi Cien Khang.

Budaya Tionghoa Di Simpang Jalan?

2011-12-03T21:13:00.000-08:00

Budaya Tionghoa di Indonesia kembali diperbincangkan. Kali ini, Center for Chinese Indonesian Studies UK Petra Surabaya bekerja sama dengan CCCL dan Yayasan Caraka Mulia yang menggelar acara bincang-bincang tersebut. Topiknya "Budaya Tionghoa di Indonesia".

Meskipun sederhana, acara yang dihelat di ruang Salle France–CCCL Jalan Dinoyo 10, Surabaya, berjalan sukses dan menarik antusiasme publik. Karena menghadirkan pakar Tionghoa yang cukup senior, yakni Claudine Salmon dan Myra Sidharta.

Secara mengejutkan, Pakar studi China dari Prancis Claudine Salmon, mengatakan bahwa asal usul sistem penanggalan China (terutama berkaitan dengan angka tahunnya) merupakan salah satu kontribusi masyarakat Tionghoa Surabaya. Peserta yang hadir pun terpana dan semakin serius menyimak ulasannya.

Claudine mengatakan bahwa keyakinan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya di sejumlah titik atau sentra kebudayaan Tionghoa di Kota Pahlawan. Diantaranya berlokasi di Rumah Abu, Jalan Karet dekat Kembang Jepun. Anehnya, kata Claudine, sampai sekarang masyarakat Tionghoa di Surabaya terutama kaum muda justru banyak yang tidak tahu-menahu tentang asal-usul imlek yang sebenarnya. “Saya tidak mengetahui kenapa kaum muda Tionghoa kurang tertarik dengan budaya dan tradisi Tionghoa” tanya Claudine.

Aditya Nugraha, peneliti CCIS UK Petra juga membenarkan, kini animo masyarakat Tionghoa di usia muda yang mempelajari sejarah dan kebudayaannya semakin berkurang. “Kemungkinan besar karena sangat gencarnya budaya Barat masuk ke Tanah Air dan kaum muda Tionghoa merasa cocok dengan budaya itu," ungkap Aditya.

Tak salah manakala banyak pihak yang mengatakan bahwa budaya Tionghoa berada di persimpangan jalan. "Kami berharap dari acara semacam ini dapat membantu kaum muda Tionghoa untuk mau menggali lebih dalam budaya dan sejarahnya, minimal yang ada di Surabaya," harapnya.

Terkait dengan hasil penelitian tentang asal usul Imlek, Claudine meyakini setelah menelusuri ke beberapa kawasan hingga ke negeri Tiongkok. "Ya, di Negeri Tirai Bambu tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa imlek adalah produk budaya bangsa di negara tersebut," ungkapnya.

Claudine menambahkan bahwa prasasti tradisi dan budaya Tionghoa di kota Pahlawan juga banyak terekam dalam Klenteng Boen Bio di Surabaya. Gatot Seger Santosa, pengurus Klenteng Boen Bio yang hadir di acara tersebut membenarkan. ”Ya, klenteng Boen Bio termasuk yang mewarisi budaya Tionghoa di daerah ini” imbuhnya.

Myra Sidharta yang juga didaulat sebagai pembicara dalam acara bincang budaya Tionghoa tersebut mengungkap aspek politik kebudayaan Tionghoa di tanah air. Menurut Myra, perkembangan budaya Tionghoa di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup berarti. Hal itu terutama dipengaruhi oleh rezim politik di negeri ini.
”Diskriminasi sosial budaya oleh rezim politik era Orde Baru, cukup mempengaruhi dinamika bahasa dan budaya Tionghoa di negeri ini” ungkap Myra.

Tidak hanya itu, Myra juga mengungkap perlakuan deskriminasi terhadap warga Tionghoa yang terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. “Pemerintah Belanda telah melakukan kebijakan diskriminasi yang sangat jelas ketika itu dengan memisah pemukiman warga Tionghoa dengan warga pada umumnya” jelas Myra. “Bahkan ketika mendapat hukuman, warga Tionghoa menempati sel yang sama dengan warga biasa. Perlakuan berbeda jika warga Jepang mendapat hukuman ditempatkan sel bersama orang Eropa. Irnoisnya lagi, untuk mengenyam pendidikan juga demikian, harus sekolah khusus tidak boleh di sekolah Belanda” imbuhnya.

Bagi Claudine Salmon dan Myra Sidharta, acara bincang di Surabaya kali ini selain untuk berdiskusi juga ingin berbagi pengalaman dan bertemu kembali dengan berbagai komunitas Tionghoa di Surabaya. “Saya dulu pernah ke Surabaya untuk meneliti Tionghoa, kali ini senang rasanya bisa ke sini lagi” ujar Claudine.*** by Choirul Mahfud

Mengapresiasi Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas

2011-12-03T20:39:00.000-08:00

UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan amanat kepada semua pihak untuk ikut serta mematuhi lalu lintas ketika berkendara di area lintasan jalan publik. Namun hingga kini, pelaksanaan aturan yang sangat ideal tersebut bukan menghadapi masalah.

Justru faktanya antara apa yang seharusnya dilaksanakan (das sollen) dengan apa yang senyatanya sehari-hari (das sein) acapkali tidak berbanding lurus. Terbukti hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran berlalu lintas di sana-sini. Secara kebetulan atau tidak, pelaku pelanggaran ternyata tidak sedikit dari masyarakat yang berpendidikan. Pertanyaannya kenapa hal ini terus terjadi? Bagaimana cara mengurangi atau mengatasinya?

Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, melanggar aturan seolah menjadi habitus (budaya) masyarakat. Karena itu, berita tentang upaya dan langkah strategis Polda Jatim dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur khususnya yang terus mematangkan kurikulum untuk memasukkan materi lalu lintas ke pelajaran sekolah, perlu diapresiasi semua pihak. Harapannya, kerja sama semua pihak semacam itu untuk merubah budaya lama menuju budaya baru dan baik.

Ya, tulisan ini bagian dari apresiasi dan dukungan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sebagaimana santer diinformasikan bahwa upaya dan langkah strategis Polda Jatim dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur untuk mematangkan kurikulum atau materi lalu lintas ke pelajaran sekolah, bukan tanpa harapan dan tujuan. Sejumlah media memberitakan bahwa harapan pemerintah tidak lain agar budaya tertib berlalu lintas dan menghargai pengguna jalan kini masuk sekolah di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Mulai jenjang SD sampai SMA, yang akan mendapat pelajaran khusus lalu lintas di kelas. Selama ini, rencana memasukan materi lalu lintas baru sebatas pengintegrasian ke dalam pembelajaran, belum bisa berdiri sebagai kurikulum. Karena untuk semua itu diperlukan kajian-kajian menyeluruh di tingkat lokal dan nasional. Dengan melihat apakah memang secara signifikan dapat dijadikan kurikulum dan cukup memenuhi intergrasi dari beberapa macam mata pelajaran untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran lalu lintas ini.

Di Jawa Timur, rencana pengembangan dan pelaksanaan kurikulum lalu lintas, katanya, tidak akan tanggung-tanggung melibatkan petugas polisi dari satuan lalu lintas sendiri yang memberi materi. Menurut Harun, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, tentang jadwal pelajaran ini kita serahkan kepada sekolah masing-masing di daerah. Pelaksanaannya, kata Harun, setiap minggu akan dialokasikan waktu minimal satu jam pelajaran. Di sini seolah mengapa hanya pelajar atau sekolah yang mendapat perhatian ekstra dan perlu diberi pendalaman melalui kurikulum khusus mengenai lalu lintas. Jawaban atau argumentasi yang bisa diajukan di sini, diantaranya: Pertama, usia sekolah dan lingkungan pendidikan yang masih terus berperan untuk mendidik, selain mengajar. Asumsi pemberian pendidikan lalu lintas sejak dini, dipastikan tingkat kepatuhan dan pemahaman mereka untuk selalu tertib berlalu lintas akan dapat lebih maksimal, ketimbang cara konfensional lainnya. Bila sudah masuk kurikulum, maka pendalaman mengenai ketentuan berlalu lintas akan lebih mudah dan maksimal.

Kedua, kuantitas jumlah kendaraan di jalan raya makin lama makin banyak. Banyak juga yang mengamini semua didominasi kendaraan roda dua. Dan sejauh ini jumlah pengendara sepeda motor di jalanan dari kalangan pelajar cukup besar. Beberapa diantaranya diyakini masih mempunyai perilaku yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan berlalu lintas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan korban di jalanan dari kalangan siswa. Selain hal di atas, memang ada hal lain yang perlu diwaspadai terkait kecelakaan dan penyebabnya. Muhamad Ikhsan (2009) mengatakan bahwa dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan faktor korelatif yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan interaksi serta kombinasi beberapa faktor yang saling mempengaruhi situasi lalulintas meliputi:

Pertama, Faktor manusia. Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik motor maupun tidak bermotor. Berbicara manusia tidak terlepas dengan: Mental, Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan. Kedua, Faktor Kendaraan. Berbicara kendaraan tidak lepas membicarakan Kuantitas dan kualitas Kendaraannya yang turut mendukung. Ketiga, Faktor Jalan. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut. Tak hanya itu, Sarana dan Prasarana seperti Rambu-rambu, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, Alat pengawasan dan pengamanan jalan, ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Keempat, Faktor Lingkungan. Lingkungan sebagai sumber informasi. Manusia, kendaraan dan sistem lingkungan, lingkungan adalah info yang berharga yang dapat digunakan bagi pengguna jalan. Observasi (penglihatan, sentuhan, pendengaran) memungkinkan sesorang untuk menunjukkan kemampuan mengemudinya kedalam keinginan kebiasaan pribadinya. Tujuan observasi ini adalah untuk mendapatkan terus menerus dan mengalir sebanyak-banyaknya informasi tentang jalan dan lingkungan, ini adalah sebagai dasar bagi keadaan yang diinginkan.

Dalam konteks ini, upaya dan usaha untuk mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparatur negara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi aman di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguana jalan lainnya.

Oleh karena itu, di Jawa Timur dan mungkin di kawasan lain, polisi dan pihak terkait dengan lalu lintas berinisiatif mencipta budaya lalu lintas yang baik melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Sebab, pendidikan mampu menyadarkan kepada masyarakat. Bila hal ini terus berjalan, tentu polisi tidak hanya bertugas mengembangkan teknologi mengatasi masalah kemacetan, dan melakukan registrasi (membuat SIM), namun juga melakukan pembinaan sedini mungkin budaya berlalu lintas kepada masyarakat khususnya yang berusia muda. Tentu saja harapannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan dalam berlalu lintas.***

Ditulis oleh: Choirul Mahfud

Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan

2011-12-03T20:22:00.000-08:00

Belum lama ini, Community Education Center (Comec) Jawa Timur mengadakan seminar tentang “budaya kekerasan dan ancaman nasionalisme”, di Hotel Fortuna Surabaya. Dihelatnya acara ini bukan tanpa alasan. Namun justru karena berawal dari banyak faktor dan latar masalah. Terutama fenomena menjalarnya kekerasan dari dan ke berbagai sektor kehidupan.

Karenanya, perlu dibahas dan diurai dari akar masalahnya hingga solusi bagaimana upaya pencegahannya. Menurut Simon Philantropa, kekerasan di negeri ini merupakan sesuatu yang diproduksi oleh penguasa dan masyarakat. Modus kekerasan yang dilakukan cukup beragam. Ada yang terbuka dan tertutup. Bahkan juga dilakukan secara diam-diam dalam bentuk pembiaran.

Bagi Simon, pembiaran terhadap kasus kekerasan merupakan bentuk kekerasan yang juga harus diwaspadai. Di sisi lain, Amin Hasan, ketua Comec Jawa Timur, menyatakan bahwa kasus kekerasan akhir-akhir ini nampaknya sudah menjadi budaya bangsa. Mulai di bangku sekolah, hingga materi khutbah.

Bagi Amin, seolah semua domain kehidupan masyarakat sudah akrab dengan budaya kekerasan. Hal itu dapat disaksikan pula dari banyaknya kasus yang berbau kekerasan melalui banyak media massa di negeri ini. Seperti kasus saling serang antara warga desa satu dengan warga desa lainnya, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, tawuran antar suporter sepak bola, hingga adu jotos yang pernah terjadi di gedung dewan yang diperankan anggota dewan yang katanya terhormat. Beberapa kasus kekerasan di atas, lanjut Amin, tentu bukanlah sekadar kecelakaan belaka. Namun lebih dari itu, sudah menjadi budaya “baru” masyarakat di negeri yang plural ini. Tentu saja, bila dibiarkan budaya “baru” berbau kekerasan ini, maka tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Apalagi negeri ini konon dikenal sebagai negeri yang ramah, santun dan sangat menjunjung adat ketimurannya lainnya. Tentu menyisakan masalah apa kata dunia bila ini terus dibiarkan. Hingga saat ini, kasus kekerasan telah menimpa siapa saja. Mulai anak kecil hingga dewasa. Namun tak sedikit pula yang menimpa kaum perempuan. Kasus trafficking (perdagangan) yang kini menimpa anak dan gadis di bawah umur adalah wajah kekerasan yang harus disikapi bersama.

Secara bahasa, kekerasan adalah lawan dari kelembutan. Bahasa kelembutan dalam interaksi sosial seolah dianggap tak menyelesaikan masalah. Dari sinilah, istilah kekerasan dikupas. Istilah kekerasan pada mulanya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), secara terbuka (overt) maupun tertutup (covert), langsung (dirrect) atau tak langsung (indirrect). Namun, dalam perkembangannya, dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan perilaku agresif satu pihak kepada pihak lain yang terjadi terus menerus. Anak yang menjadi korban kekerasan yang cukup serius, cenderung untuk mengembangkan perilaku kekerasan ini juga dalam kehidupannya setelah dewasa.

Dalam konteks inilah, budaya kekerasan perlu diurai sejak dini. Ada beberapa penjelasan mengenai proses kekerasan melahirkan kekerasan. Pertama, anak meniru perilaku agresif yang dilihatnya. Kedua, perilaku kekerasan dianggap hal yang wajar bahkan perlu untuk dilakukan. Ketiga, kekerasan yang dilihat atau dialami anak secara terus-menerus akan membentuk pola pikir pada anak bahwa lingkungan sekitarnya bukanlah tempat yang aman baginya.

Karena itu, ada benarnya bahwa anak memang selalu belajar dari lingkungannya. Hal ini biasa diungkap bahwa jika anak hidup penuh dengan kritik, anak cenderung akan belajar menyalahkan orang lain. Jika hidupnya penuh dengan permusuhan, anak akan belajar berkelahi. Sebaliknya, jika anak hidup dengan penuh kelapangan dada, anak akan belajar menjadi sabar. Manakala hidupnya penuh dengan pujian, anak cenderung akan belajar menghargai orang lain.

Dalam konteks inilah, persoalan kekerasan di muka bumi ini tentu saja tidak selamanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Justru, solusi kekerasan dilawan dengan kekerasan disinyalir tidak akan pernah menyelasaikan suatu persoalan dan bahkan hanya akan menambah persoalan baru. Karenanya, Mahatma Gandhi, tokoh besar India, menyarankan kekerasan seharusnya dilawan dengan tanpa kekerasan. Barangkali, solusinya diupayakan dengan penuh kelembutan, kedamaian, keikhlasan memaafkan, dan keteladanan yang baik untuk kehidupan dan kemanusiaan.***

Ringkasan seminar ini ditulis oleh: Choirul Mahfud.

3 Karakter Kepemimpinan di Komunitas Tionghoa

2011-11-10T22:28:00.000-08:00

Karakter kepemimpinan di komunitas Tionghoa identik dengan gaya "Bos". Tapi bukan itu saja. Masih ada dua lainnya. Hal ini diungkap dalam diskusi yang dihelat CCIS (Center for Chinese Indonesian Studies) UK Petra Surabaya. Tema diskusinya tentang isu dan pola kepemimpinan di Komunitas Tionghoa. Pembicaranya adalah seorang peneliti kepemimpinan Tionghoa di Surabaya, Dr. Alex Lim, MRE.

Acara diskusi ini berlangsung di Ruang Teater Perpustakaan UK Petra Surabaya, belum lama ini. Dihadiri oleh puluhan peserta dan masyarakat umum yang mayoritas dari warga Tionghoa dan akademisi di lingkungan kampus UK Petra Surabaya.

Alasan dipilihnya topik ini karena persoalan kepemimpinan termasuk hal yang krusial. Terlebih di era demokrasi seperti saat ini, di mana pola kepemimpinan yang ada di komunitas masyarakat akan sangat menentukan nasib komunitas tersebut, termasuk di komunitas Tionghoa.

Menurut Aditya Nugraha, anggota CCIS UK Petra, meskipun topik kepemimpinan memang sudah cukup banyak dibahas, namun topik tentang pola kepemimpinan di komunitas Tionghoa bisa dikatakan sangat jarang diteliti atau diwacanakan di masyarakat kita.
“Karena itu, topik ini sengaja diangkat ke permukaan untuk konsumsi publik yang ingin tahu tentang masalah ini” imbuhnya.

Secara panjang lebar, Dr. Alex Lim, MRE yang didaulat sebagai narasumber menjelaskan hasil risetnya tentang pola kepemimpinan Tionghoa di Indonesia. “Secara umum, riset saya memang terkait tentang pola kepemimpinan Tionghoa di Indonesia. Namun, saya membatasinya pada kepemimpinan di komunitas Tionghoa yang beragama Kristen dan Gereja” paparnya.

Namun begitu, Alex menyatakan bahwa kajiannya juga dikembangkan pada pola kepemimpinan di komunitas Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Alex Lim menyatakan bahwa hingga saat ini, kepiawaian orang Tionghoa dalam berbisnis masih lebih menonjol ketimbang isu tentang kepemimpinan. “Hal ini dimaklumi, sebab filosofi hidup warga Tionghoa yang menonjol adalah uang” ungkapnya.

Lanjut Alex, berbicara mengenai Tionghoa, juga tidak lepas dari pengaruh kepercayaan tradisi, seperti Fengshui, karakter huruf, warna, angka, shio dan lainnya, ketimbang melulu isu kepemimpinan dan masalah politik praktis lainnya. “Hal ini mungkin masih dimaklumi sebab pada era sebelum reformasi warga Tionghoa memperoleh perlakuan yang diskriminatif, namun kini topik kepemimpinan nampaknya perlu kembali diulas sebagai bentuk sumbangan pemikiran” imbuhnya.

Alex Lim menilai bahwa ada 3 ciri dan pola kepemimpinan Tionghoa yang sangat menonjol hingga saat ini. Pertama, sistem perintah atau gaya “bos,” semua taat komandonya tanpa melalui atasannya atau bagian personalia. Kedua, apabila melakukan rapat, cenderung tidak bertele-tele, dan tidak suka menunda pekerjaan. Ketiga, umumnya siap ditempatkan di posisi mana pun juga. Ibaratnya, tidak ada istilah “The right man on the right place.”

Bagi Alex Lim, beberapa pola kepemimpinan tersebut di atas dalam konteks hari ini tentu saja ada plus minusnya. Maksudnya ada efektifitas model kepemimpinan bersistem komando, misalnya, dengan pola kepemimpinan lainnya. Tapi di sisi lain juga dinilai kurang bagus apabila dikaitkan dengan prinsip demokrasi yang menekankan musyawarah dan mufakat.

Linda Bustan, moderator diskusi, juga memberi catatan dalam diskusi tersebut bahwa pola kepemimpinan Tionghoa masih bersifat individualis ketimbang kolektif kolegial yang mengedepankan kerjasama tim. Bahkan, lanjut Linda, dalam banyak hal masih dipengaruhi oleh kesuksesan ekonomi warga Tionghoa itu sendiri.

“Ya, faktor ekonomi seseorang masih mendominasi dan berdampak pada kepemimpinan warga Tionghoa pada umumnya. Singkat kata, siapa yang kaya, dialah yang akan menjadi pemimpin” ungkapnya dengan tersenyum.***

Rumah Orang Tionghoa, Apa Uniknya?

2011-11-09T20:55:00.000-08:00

Belum lama ini, Center for Chinese Indonesian Studies (CCIS) Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar seminar dengan mengambil tema ”Rumah Orang Tionghoa, Apa Uniknya?”.

Walau sederhana, seminar ini terlihat unik dan asyik. Acara yang dihadiri puluhan peserta tersebut menghadirkan pembicara kunci, yaitu J. Lukito Kartono, Dosen Jurusan Arsitektur UK Petra dan Peneliti CCIS UK Petra.

Secara panjang lebar, Lukito Kartono mengulas rumah tinggal orang Tionghoa. Bagi Lukito, potret rumah Tionghoa saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh arsitektur rumah Tiongkok dan pembicaraan kapan orang Tionghoa datang ke Indonesia pertama kalinya. Serta pengaruh lokalitas di mana warga Tionghoa tinggal di negeri ini.

Di awal pembicaraan, Lukito mempertanyakan apa yang dimaksud rumah orang Tionghoa. Lalu, apakah ada pengaruh negeri Tiongkok pada arsitektur rumah orang Tionghoa di Indonesia.

Secara konsepsional, kata Lukito, ada beberapa hal yang melandasi penataan rumah tinggal orang Tionghoa di Tiongkok yang menginspirasi orang Tionghoa di Indonesia. Lukito mengutip pendapat Prof. Vincent Shen (1988) menyatakan bahwa secara filosofis penataan rumah tinggal orang Tionghoa adalah berdasarkan filosofi Konfucius yaitu Li (propriety/ sopan santun).

”Sopan santun ini mengatur hubungan antara manusia-Tuhan, suami-istri, anak-orang tua, keluarga-masyarakat. Hal ini dicerminkan dengan konsep penataan rumah tinggalnya” imbuh Lukito. Lukito memberikan contoh bahwa Sumur udara (Tien Ching), adanya udara terbuka di bagian tengah rumah tinggal yang berfungsi sebagai tempat pemilik rumah berhubungan dengan Tuhannya sekaligus tempat untuk komunikasi antar penghuni rumah. Demikian pula tentang gerbang pintu masuk, setiap rumah memiliki gerbang pintu masuk sebagai tetenger bagi para tamu yang datang agar menyiapkan diri karena memasuki daerah teritorial yang berbeda.

Di Tiongkok, rumah Tionghoa juga mempertimbangkan hirarki, yaitu pada setiap rumah tinggal orang Tionghoa yang memiliki altar untuk leluhur sebagai alat untuk mengingatkan dan menghormati leluhur mereka. Hal ini akan mempengaruhi tatanan ruang tidurnya. Karena altar leluhur diletakkan di dalam bangunan paling belakang maka tatanan ruang tidurnya yang ada di sayap kiri-kanannya mempunyai urutan hirarki. Ruang tidur orang yang paling tua dalam hirarki keluarga akan diletakkan pada tempat paling belakang yang dekat dengan altar leluhur.

“Di Indonesia, pola rumah tinggal orang Tionghoa mengalami beberapa perubahan, atau mungkin lebih tepat disebut penyesuaian dengan kondisi lokal, baik terhadap kebudayaan lokal maupun kondisi geografis yang ada” ungkap Lukito.
Lukito memberikan contoh yang ada, misalnya: dalam tatanan denah terjadi perubahan perletakan altar leluhur. Kalau pada awalnya altar leluhur diletakkan pada bangunan paling belakang, maka pada tatanan sekarang altar leluhur diletakkan pada bagian depan rumah, atau lebih tepatnya di ruang tamu. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan perletakan daerah service ke bagian belakang rumah sehingga altar leluhur tidak mungkin digabungkan dengan bagian service.

”Untuk tampak depan rumah tinggal banyak terjadi akulturasi bentuk dengan bangunan gaya kolonial Belanda. Hal ini terjadi mengingat gaya kolonial Belanda sudah lebih dulu hadir di masyarakat Indonesia saat itu dan telah mengalami penyesuaian dengan selera lokal” imbuh Lukito.

Lukito menambahkan bahwa pada altar leluhur di Indonesia memperbolehkan sinci dari keluarga perempuan diletakkan di meja altar (hasil penelitian Ong Hok Ham) padahal di Tiongkok hal ini tidak diperkenankan. Untuk sumbu (aksis) keseimbangan seringkali masih banyak digunakan pada bangunan-bangunan yang ada dan pengaplikasian lubang sumur udara di dalam rumah tinggal juga mempunyai penyesuaian. Seandainya lebar kavlingnya kecil maka lubang sumur udara diletakkan di bagian samping dalam rumah yang berbalik cermin dengan tetangga sebelahnya.

Menurut Lukito, secara umum, bangunan rumah orang Tionghoa di Indonesia dalam tatanannya tidak sama persis dengan yang ada di Tiongkok. ”Ada banyak perubahan dan pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan akulturasi dengan kebudayaan masyarakat setempat. Proses adaptasi kebudayaan dilakukan dengan baik, sehingga tidak terjadi gesekan kebudayaan serta orang Tionghoa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan mereka sendiri masih dapat menjalankan kebudayaan sendiri” ujar Lukito.***

Etika Konfucius dan Spirit Kapitalisme?

2011-10-26T23:29:00.000-07:00

by: Choirul Mahfud, Direktur Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya, pegiat cross-cultural religious, multikulturalisme dan studi China.

“China is hungry for success and this might well be a key reason for its enduring rise. … China's cultural traditions also affect its approach to negotiation,… and on foreign policy”. Fareed Zakaria, The Post-American World (2008: 104, 110).

China, Cina atau Tiongkok terus menjadi topik kajian serius dan penting bagi publik dunia. Saking pentingnya, konon rutinitas orang yang mengawali harinya dengan membaca The New York Times, kini ada yang berubah dengan lebih dulu melihat isi dari koran-koran terbitan China. Hal itu menunjukkan bahwa citra China kini telah menggoda dan menggeser selera publik di belahan dunia. Maklum, selama ini seolah perbincangan yang menarik hanya berkaitan dengan Negeri Paman Sam, Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara yang lain dipandang sebelah mata dan dianggap tak ada artinya. Tapi, kini dunia telah berubah, dan sebagian negara terglobalisasi dengan pesat. China adalah salah satu negara yang mampu melakukan perubahan cepat dan mengagumkan hingga mengundang penasaran dunia.

Belakangan ini, banyak pengamat politik internasional memprediksi China akan menjadi kekuatan super (superpower) melampaui Amerika dan sekutu kapitalisme-nya. Apalagi, Amerika Serikat yang disebut sebagai negara adidaya, nampaknya ke depan berjalan terseok-seok seiring badai tsunami krisis ekonomi dan moneter serta kepercayaan dunia yang terus menyusut (low in trust). Sementara China kini bangkit seperti lapar untuk sukses dan ditengarai sebagai kompetitor Amerika dalam pentas politik global. Karena itu, Samuel P. Huntington mengajak mengevaluasi dengan bertanya pada diri orang Amerika, siapa sebenarnya kita?

Terkait kemajuan China, The Economist turut memberi catatan penting bahwa kebangkitan China seolah sebagai penanda berakhirnya akhir sejarah (The end of the end of history) yang didengungkan Francis Fukuyama, pemikir politik yang selama ini mengukuhkan kemenangan liberalisme dan kapitalisme global Amerika Serikat.
Sebelumnya, Futurolog John & Doris Naisbitt, juga memprediksi masa depan China dalam buku terbarunya “China’s Megatrends”. Menurut Naisbit, China sebagai negara yang mampu berubah secara fundamental di berbagai aspek kehidupan. Mulai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta dampaknya yang signifikan bagi pesaing-pesaing utamanya, yakni negara-negara Barat terutama Amerika Serikat.

Tak hanya Naisbit bersaudara, Martin Jacques dalam buku “When China Rules The World”, juga menjelaskan dengan baik posisi China yang tengah menuju puncak peradaban dunia. Demikian pula, Ilan Alon dan Julian Chang et.all, dalam buku “China Rules; Globalization and Political Transformation”, mencandra bagaimana globalisasi kini dimainkan oleh China untuk melakukan transformasi ekonomi politik di pentas global.

Dahlan Iskan, mantan CEO Jawa Pos, juga mencatat dinamika ekonomi-politik China terus berkembang cepat sejak awal berdirinya pada 1949 sampai hari ini. Kini, situasi investasi dan keamanan dalam negeri terus membaik. Dalam dua dekade terakhir, kondisi ekonominya sangat berbeda dengan China yang dikenal pada era 60-an atau 70-an. Berawal dari revolusi kebudayaan, reformasi ekonomi dan keterbukaaan terhadap dunia luar pada 1978, China di bawah kepemimpinan Deng-Xiaoping dan dilanjutkan oleh Jiang Zemin hingga era Hu Jintao saat ini, membuat kekuatan China terus diperhitungkan dan dianggap menjadi pesaing Amerika di masa mendatang.

World Bank juga menaruh kewaspadaan pada kebangkitan ekonomi China yang kini terus terlibat aktif dalam arus globalisasi dan pasar bebas. Dalam konteks inilah, Ivan A. Hadar mengutip Kaplinsky (2006) menilai, China bukan sekadar “emerging economies” melainkan “asian drivers of global change”. Dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, China telah membuktikan dan berubah dari pemain ekonomi pinggiran menjadi pemain utama pasar global. Ekspornya ke AS pada kurun waktu 1985–2004 melejit dari “nol” menjadi sekitar 15% dan kini terus meningkat.

Singkat kata, China kini telah melakukan lompatan besar dan bangkit terus maju bergerak cepat dari pinggiran ke pemain utama dalam pentas politik ekonomi global. Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu kunci rahasia kebangkitan dan kemajuan China tak lepas dari faktor kekayaan modal kultural dan ideologi yang telah diwarisinya selama ini. R. Bin Wong (2000), dalam buku “China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience” menjelaskan salah satu rahasia China dalam melakukan transformasi yakni bertransformasi tanpa melupakan kekuatan sejarah masa lalu dan kultur yang dimilikinya. Jinghao Zhou (2010), dalam buku “China’s Peaceful Rise in a Global Context” menjelaskan transformasi dan kebangkitan China menuju peta demokratisasi masih dalam lajur damai (peaceful rise) tanpa kekerasan yang berarti.

Berpijak dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya menemukan jawaban-jawaban atas berbagai persoalan berikut ini: (1) apa dan bagaimana dasar ideologi dan kultur yang dimiliki oleh China sebagai modal bagi kebangkitan dan kemajuan ekonomi, politik, militer negeri Tirai Bambu tersebut, dan pijakan bagi sikapnya terhadap dunia internasional? Lalu, (2) sejauhmana karakteristik-karakteristik ideologis dan kultural tersebut mempengaruhi keberadaan China dewasa ini dan di masa yang akan datang?

China merupakan salah satu negara yang paling besar di dunia. Bukan saja dari aspek kuantitas jumlah penduduk tetapi juga kualitas pengaruh kebudayaan, perdagangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal itu bisa dibaca dari banyak buku dan lembaran sejarah perkembangannya. Sejarah mencatat, bahwa China merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan kultur dan sejarah peradaban yang cukup tua. Bayangkan saja, Nabi Muhammad SAW yang diteladani kaum Muslim se-dunia menganjurkan untuk menimba ilmu hingga ke China. Secara politik, Negara ini pernah dipimpin oleh berbagai dinasti. Dimana kepala pemerintahannya disebut kaisar. Kepemimpinan kaisar telah berjalan hampir selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu.

Ibarat pendulum, ideologi China bisa dikatakan masih mengalami pergerakan antara konfucianisme, komunisme dan belakangan ini adalah kapitalisme. Benjamin Schwartz, dalam buku “Communism and China”, menjelaskan posisi China dan ideologi komunisme serta konfucianisme masih terus mengalami pasang surut. Di era Mao Zedong, boleh dikata, posisi ideologi komunisme dan marxisme lebih superior ketimbang konfucianisme. Namun setelah kepemimpinan Mao, kerinduan kembali ke ideologi konfucianisme kembali terjadi. Akhirnya, modifikasi ideologi konfucianisme dengan dinamika zaman modern hampir selalu dilakukan oleh pemikir neo konfuciusianisme.

Etika Konfucius dan Spirit Kapitalisme?

Berbicara soal China tidak lepas dengan konfucianisme. Konfucianisme bagi orang China merupakan identitas dan pedoman hidup. David Pong (2009), ed., dalam Encyclopedia of Modern China, menjelaskan tentang konfucianisme: Confucianism (ruxue or rujiao) is a complex and multifaceted philosophy that foregrounds the moral relationships of individuals or groups in a societal context, regulated by propriety (li). It has had a profound influence on Chinese sociopolitical systems, worldviews, ethics, education, religions, conventions, individual and community life, and scholarly traditions since around the sixth or fifth century BCE. Based on the teachings of Confucius (Kong Qiu, 551–479 BCE) and his disciples, as recorded in the Analects (Lunyu), Confucianism was established as the state orthodoxy during the Han dynasty (206 BCE–220 CE) and has dominated the development of Chinese civilization, shaping the political and personal lives of Chinese people.

Dari kutipan pernyataan di atas, konfucianisme sangat berpengaruh bagi China dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 nilai dasar ideologi konfucianisme yang sangat penting bagi China Kontemporer, yaitu ren, yi, li, zhi, dan xin. Secara sederhana, kelima nilai itu memiliki makna yaitu ren=benevolence bermakna kebajikan/ cinta kasih; yi=righteousness atau keadilan; li=propriety berarti kesopanan, zhi=wisdom atau kebijaksanaan, dan xin=trust atau kepercayaan. Diantara kelima ajaran tersebut, yang sangat menonjol di China, terutama yaitu “Ren” dan “Li”. “Ren” juga dapat diartikan sebagai “Sikap hormat terhadap kehidupan pribadi, kesungguhan menangani persoalan, dan setia menjalankan tugas serta kewajiban yang berhubungan dengan kehidupan sosial”. Di sinilah, penghormatan kepada nenek moyang atau leluhur mendapat tempat istimewa. Sementara itu, “Li” dilukiskan sebagai gabungan antara tingkah laku, ibadah, adat kebiasaan, tatakrama, dan sopan santun. Namun begitu, semua ajaran konfucianisme tersebut saat ini dan pada masa yang akan datang masih akan terus berproses untuk dirawat dan dinikmati bagi kemajuan China.

Menurut Naisbit bersaudara dalam bukunya “China’s Megatrends”, ada 8 hal yang membuat China kini terus bangkit menjadi pemain utama dalam pentas politik global. Yakni “emansipasi pikiran”, “membingkai hutan dan membiarkan pohon tumbuh”, “menyeimbangkan top-down dan bottom-up”, “menyeberangi sungai dengan merasakan batu”, “bergabung dengan dunia”, “kebebasan dan keadilan”, “antusiasme artistik dan intelektual”, dan “dari medali Olimpiade menuju hadiah Nobel”. Kedelapan pilar itulah yang berusaha dielaborasi dan diimplementasikan oleh pemerintah China untuk menguasai dunia dan menjadi pesaing utama Barat. Usaha mewujudkan mimpi dan idealisme China dalam pentas politik global nampaknya bukan berangkat dari nol. Tapi sudah dibangun dengan modal dasar kultural dan ideologi yang kuat yang telah diwarisi dan dimilikinya semenjak dulu hingga saat ini. Beberapa modal dasar kultural dan ideologi yang menjadi ciri khas dalam kehidupan rakyat China adalah: pertama, budaya kerja keras yang dimiliki dan diperankan oleh masyarakatnya. Etos kerja bangsa China yang tinggi dan menekankan keuletan, ketekunan serta kerajinan sudah ditanamkan sejak kecil dalam keluarga. Budaya kerja keras itu merupakan cerminan dari ajaran Konfusianisme.

Kedua, budaya Percaya diri. Menurut I Basis Susilo, kepercayaan diri adalah salah satu sifat yang dibangun dan dikembangkan Mao Zedong sejak awal 1930-an hingga 1970-an. Percaya diri itu dibangun sebagai jawaban atas ”penghinaan seratus tahun” (bainian guochi) sebelumnya oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang sejak Perang Candu 1840-1949. Begitu bernafsunya, lanjut I Basis Susilo, membangun kepercayaan diri, Mao memaksakan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) yang menelan korban jutaan jiwa. Bagaimanapun, Mao menyumbangkan bangunan dasar bagi infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Dari sinilah, I Basis Susilo, menyimpulkan bahwa struktur bangunan dasar psikologis, ekonomis, sosial, dan politik untuk eksis dan maju, China secara alami tumbuh lebih kuat dan lebih percaya diri dibandingkan dengan, misalnya, Jepang dan Korsel yang harus menggadaikan sebagian kedaulatannya kepada AS.

Ketiga, ideologi kekeluargaan. Keluarga bagi China adalah pusat worldview. Bahkan seolah di China, the family was the state in miniature. Itu sebabnya Max Weber menyebut China sebagai “familistic state”. Dalam konteks ini, keluarga menjadi semacam ideologi (familism). Sistem keluarga China juga dipengaruhi oleh paham kekeluargaan Konfusius.

Keempat, keyakinan kepada Tuhan. Fareed Zakaria (2008) juga mencatat bahwa kemajuan China juga dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat China kepada Tuhan. Inilah yang mengagetkan sebagian masyarakat Barat yang menganggap orang China tidak percaya kepada Tuhan. Mengutip hasil survey Pew pada tahun 2007, Fareed Zakaria menjelaskan realitas yang unik:

In the 2007 Pew survey, when asked whether one must believe in God to be moral, a comfortable majority of Americans (57 percent) said yes. In Japan and China, however, much larger majorities said no—in China, a whopping 72 percent! This is a striking and unusual divergence from the norm, even in Asia. The point is not that either country is immoral—in fact all hard evidence suggests quite the opposite—but rather that in neither country do people believe in God. This might shock many in the West, but for scholars of the subject, it is a well-known reality.

Kelima, menghormati mekanisme hukum. M Farid W Makkulau melihat kemajuan China tak lepas dari penghormatan pada hukum. Menurut Farid, proses penegakan hukum di China bukan main-main. Keseriusan pemerintahnya dalam pemberantasan korupsi ditempatkan dengan pondasi politik dan kepemimpinan yang kuat.

Sampai disinilah, kontribusi dan eksistensi ajaran konfucianisme terus menginspirasi bagi perjalanan kemajuan dan kebangkitan China kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan. Namun begitu, apa yang terjadi di China kontemporer hari ini mengingatkan saya pada tulisan Max Weber dalam buku “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”, dimana ada pengaruh etika protestan (ajaran Calivinisme) terhadap suburnya kapitalisme. Situasi dan kondisi di China hari ini, nampaknya juga ada pengaruh konfuciusianisme terhadap kebangkitan dan kemajuan China. Namun apakah betul China akan menjadi negara kapitalisme baru seperti Amerika Serikat, ataukah tetap mempertahankan tradisi kultural dan ajaran konfuciusianisme, dan ataukah memperkuat kembali ideologi komunisme? Jawabannya hanya waktu dan sejarahlah yang akan terus menguji dan membuktikan bagaimana arah sejarah masa depan China.

Footnote:
Ringkasan artikel ini dibuat untuk jurnal Maarif Institute Jakarta, edisi Oktober 2011. Judul komplit asalnya: Ideologi dan Kultur China Kontemporer: Antara Komunisme, Kapitalisme dan Konfucianisme. Komplitnya bisa dibaca lebih lanjut di jurnal Maarif Institute Jakarta.
Thomas L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Globalized World in the Twenty-first Century (London: Allen Lane, 2005).
Mark Leonard, What Does China Think? (London: Fourth Estate, 2008).
Fareed Zakaria, The Post-American World (London: Allen Lane, 2008)
Samuel P. Huntington, Who Are We? America’s Great Debate (London: The Free Press, 2005), 4–45.
Baca di http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2011/01/china_v_america diakses 13 Oktober 2011. Tesis Fukuyama menegaskan bahwa kapitalisme dan liberalism Amerika sebagai pemenang sekaligus mengakhiri sejarah sosialisme dan komunisme global. Lebih lengkapnya baca tulisan Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (London: Hamish Hamilton, 1992).
John & Doris Naisbitt, China’s Megatrends: 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Baca tulisan Martin Jacques dalam buku “When China Rules The World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World”.
Ilan Alon, Julian Chang et.all, China Rules; Globalization and Political Transformation, (UK: Palgrave Macmillan, 2009)
World Bank, China Engaged: Integration with the Global Economy (Washington, DC: 1997)
R. Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience (Ithaca and London: Cornell University Press, 2000), 2–28.
Jinghao Zhou, China’s Peaceful Rise in a Global Context: A Domestic Aspect of China’s Road Map to Democratization, (UK: Lexington Books, 2010)
Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, 2nd (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 103–106;
Benjamin Schwartz, Communism and China……., Ibid.
Weiming Tu, Way, Learning, and Politics: Essays on the Confucian Intellectual. (Albany: State University of New York Press, 1993). Juga baca Leo Suryadinata, Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension (Singapore: Times Academic Press, 1995)
David Pong ed., Encyclopedia of Modern China……, Ibid. 347.
David Pong ed., Encyclopedia of Modern China…….Ibid. 347
David Pong ed., Encyclopedia of Modern China…….Ibid. 347
John & Doris Naisbitt, China’s Megatrends……………, Ibid.
Baca artikel I Basis Susilo, Harian Kompas, Kamis 01 Oktober 2009
Fareed Zakaria, The Post-American World (London: Allen Lane, 2008), 109.
Baca tulisannya di http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/06/25/belajar-dari-china/ diakses 13 Oktober 2011.
Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. (Charles Scribner’s Sons. New York: 1956)

Daftar Bacaan

Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983)
Bell, Daniel A., China’s New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society (Princeton: Princeton University Press, 2008)
Chen, Jingpan. Confucius as a Teacher: Philosophy of Confucius with Special Reference to Its Educational Implications. (Beijing: Foreign Languages Press, 1990).
Dreyer, Edward L., Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405–1433 (New York: Pearson Longman, 2007).
Friedman, Thomas L., The World is Flat: A Brief History of the Globalized World in the Twenty-first Century (London: Allen Lane, 2005)
Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man (London: Hamish Hamilton, 1992)
Gernet, Jacques, A History of Chinese Civilization, 2nd (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon and Schuster, 1996)
-------------------------, Who Are We? America’s Great Debate (London: The Free Press, 2005).
Johnston, Alastair Ian, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History (Princeton: Princeton University Press, 1995)
Leonard, Mark, What Does China Think? (London: Fourth Estate, 2008)
Naisbitt, John & Doris, China’s Megatrends: 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Phillips, J M. dan L J. Moore, China; Economic, Political and Social Issues, (New York: Nova Science Publishers, 2009)
Pomeranz, Kenneth, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000).
Pong, David, ed., Encyclopedia of Modern China, (USA: Gale, Cengage Learning, 2009)
Pye, Lucian W., The Spirit of Chinese Politics (Cambridge.: Harvard University Press, 1992).
Schwartz, Benjamin. Communism and China: Ideology in Flux. (Cambridge: Harvard University Press. 1968).
Suisheng, Zhao, ed., Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior (New York: M. E. Sharpe, 2004).
Suryadinata, Leo, Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension (Singapore: Times Academic Press, 1995)
Tanggok, M. Ikhsan, dkk, Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru Format Baru Hubungan Islam Indonesia dan China (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
Tu, Weiming. Way, Learning, and Politics: Essays on the Confucian Intellectual. (Albany: State University of New York Press, 1993).
World Bank, China Engaged: Integration with the Global Economy (Washington, DC: 1997)
Yongnian, Zheng, Will China Become Democratic?: Elite, Class and Regime Transition (Singapore: EAI, 2004)
Yung, Lee Hong, The Politics of the Chinese Cultural Revolution: A Case Study. (Berkeley: University of California Press, 1978).
Zakaria, Fareed, The Post-American World (London: Allen Lane, 2008)
Wong, R. Bin, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience (Ithaca and London: Cornell University Press, 2000).
Zhou, Jinghao, China’s Peaceful Rise in a Global Context: A Domestic Aspect of China’s Road Map to Democratization, (UK: Lexington Books, 2010).

Catatan Konferensi Internasional di Malaysia 2010

2011-10-22T03:50:00.000-07:00

Hubungan Tiongkok dengan dunia internasional terus menarik perhatian. Ini terlihat pada kegiatan konferensi internasional yang bertajuk "Cheng Ho and Afro-Asian World". Konferensi yang berlangsung di Hotel Equatorial Melaka, Malaysia, pada 5-8 Juli 2010 tersebut digelar oleh Yayasan Museum Cheng Ho bekerja sama dengan pemerintah Malaysia.

Kebetulan, saya mendapat undangan dan berkesempatan hadir sebagai pembicara dari Indonesia untuk berbicara di forum internasional tersebut. Acara ini bisa dibilang unik dan asyik, karena berbeda dengan seminar-seminar umumnya dan tidak melulu berbicara romantisme sejarah Cheng Ho. Namun, seminar ini juga membahas lebih jauh bagaimana merevitalisasi spirit Cheng Ho dan kontribusi `negeri tirai bambu' Tiongkok bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil, damai, maju, dan sejahtera dalam aras multikulturalisme global.

Dari tema tersebut, inti kegiatan konferensi internasional cukup nampak. Yaitu, lebih membahas peran diplomasi Tiongkok dengan dunia internasional yang telah dirintis sejak terjadinya ekspedisi Cheng Ho ke berbagai negara-negara di Afrika dan Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia. Menariknya, konferensi internasional di dekat pantai Melaka ini dihadiri oleh ratusan pembicara dan partisipan dari berbagai negara. Di antaranya dari Amerika Serikat, Australia, China, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Panama, Singapura, Taiwan, Inggris, Hong Kong, dan Sri Langka.

Dalam konferensi itu, sosok Cheng Ho tak bisa lepas dari kejayaan Tiongkok pada masanya. Sehingga, Cheng Ho dikenal sebagai bahariwan besar dari Tiongkok, mendahului para pelaut besar Eropa seperti Columbus dan Vasco da Gama. Armadanya juga jauh lebih besar, 200 kapal (bandingkan dengan Columbus yang hanya 3 kapal). Ia pernah memimpin tujuh kali ekspedisi mengarungi jarak lebih dari 50 ribu kilometer dan melewati berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Dalam konferensi tersebut, Johanes Herlijanto mengatakan bahwa Cheng Ho memiliki peran penting dalam hal penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok. "Sebab, Cheng Ho telah beberapa kali datang ke Indonesia mewakili Tiongkok untuk melakukan kerja sama dan diplomasi politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh Cheng Ho adalah Aceh, Palembang, Cirebon, Semarang, Gresik, dan Surabaya," ungkapnya.

Selain itu, misi Cheng Ho di Indonesia juga banyak dikaitkan dengan penyebaran agama Islam. Sumanto al-Qurtuby, salah satu pembicara dari Indonesia, dalam bukunya Arus Islam-China-Jawa mencatat bahwa kunci masuknya Islam bukan saja dari Arab dan India, tetapi juga dari Tiongkok yang diwakili Cheng Ho. Dan, proses islamisasi nusantara yang dilakukan Cheng Ho bisa disebut akulturatif tanpa kekerasan. "Berkat Cheng Ho, pernah tercipta harmoni di tengah masyarakat Jawa kala itu, yang ditandai dengan akulturasi antara nilai-nilai Tiongkok, Jawa, dan Islam secara harmonis. Beberapa bukti harmoni sosial itu, hingga kini masih bisa disaksikan di beberapa masjid dan kelenteng di kawasan pantura Pulau Jawa, termasuk di Masjid Demak dan Masjid Cheng Ho Surabaya," ungkapnya dalam konferensi di Malaysia.

Saat ini, pelajaran Cheng Ho yang bisa diambil untuk penguatan hubungan Tiongkok-Indonesia juga bisa dilihat dari kisah perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain. Dimana dalam setiap menjalankan misi ekspedisinya, Cheng Ho selalu mengedepankan pendekatan multikulturalisme tanpa kekerasan, dan apalagi terorisme. Ia menghormati dimensi kultural yang dianut masyarakat setempat berupa bahasa, nilai-nilai budaya, agama, artefak, dan lainnya. Penghormatan semacam ini cukup membantu dalam menghadapi lingkungan baru. Sikap ini juga mendatangkan pemahaman dan kearifan dalam menyikapi perilaku dan sikap pada konteks budaya yang berbeda untuk meningkatkan fleksibilitas dalam bertindak dan berinteraksi, sehingga terbinanya hubungan yang erat dan harmonis.

Di sinilah letak pentingnya masyarakat dunia untuk memahami spirit Cheng Ho dalam sebuah masyarakat yang plural dan multikultural. Cheng Ho memperlakukan perbedaan etnis, agama, budaya maupun peradaban dalam kesederajatan. Setiap perbedaan justru menjadi pendorong lahirnya sikap saling menghormati dan mengapresiasi, bahkan saling mengisi, mendukung, dan memperkuat kerja sama satu sama lain.

Ala kulli hal, tak lupa saya wajib menghaturkan berjuta terima kasih (xie-xie) untuk semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya saat mengikuti acara ini. Secara material, moral dan intelektual, berjuta terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak, terutama (secara abjad) kepada: A. Dahana (Guru Besar studi China UI jakarta), Aliptojo Wongsodihardjo (Perhimpunan INTI Jatim), Budi Santosa (PT Rutan), Fasich Lisan (Rektor UNAIR), Johanes Herlijanto (Jakarta), Liem Ou Yen (PMTS), Leonardi Lau (PUTI Jatim), Nur Syam (Rektor IAIN Surabaya), Ongko Digdojo (Buddhist Education Centre/ BEC Surabaya), Syafiq A. Mughni (Muhammadiyah), Sidharta Adhimulya (Mentor yang Tokoh TAO dan JITLI), Sumarno (Radar Surabaya), Tan Ta Sen (Malaysia), Tofan Hidayat (PPIT Jatim), Zainuddin Maliki (Rektor UM Surabaya) dan mungkin pihak lain yang membantu dan belum disebut di sini.

Semoga semua jasa material, moral dan intelektual semua pihak tersebut, terbalas yang terbaik. Salam damai untuk semua teriring doa.(*)

Choirul Mahfud, aktivis cross-cultural religious dan studi China di Surabaya.

Silahkan diBaca: di
http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1359785522390#!/note.php?note_id=418616\
328633&id=100000353945108&ref=nf

Prof. Dr. Nur Syam: Gerakan Islam Radikal Rugikan NU-Muhammadiyah

2011-10-22T03:31:00.000-07:00

Menguatnya gejala fundamentalisme Islam yang saat ini menjadi fenomena di seluruh penjuru dunia memang bak jamur di musim hujan. Di Jawa Timur, fenomena penyebaran paham radikalisme Islam telah terjadi melalui beragam cara, salah satu diantaranya penyusupan melalui organisasi masyarakat (Ormas) Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini telah menyita perhatian intelektual Muslim, pemerhati Islam radikal dan Guru Besar Sosiologi IAIN Surabaya, Prof. Nur Syam, M.Si.

“Pasca Reformasi, fenomena gerakan radikalisme Islam di Indonesia, khususnya di propinsi Jawa Timur, berkembang sangat pesat,” katanya. Menurutnya hal ini terindikasi dari muncul dan berkembangnya beragama organisasi radikal.

Menurut Syam mereka cukup pandai memanfaatkan media dalam menyebarkan gagasan-gagasannya. Imbasnya gerakan mereka semakin kuat di masyarakat

Untuk lebih jelasnya berikut ini wawancara khusus kontributor Syirah Choirul Mahfud di Surabaya dengan Nur Syam di kantornya, Gedung Rektorat IAIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa, 3 Juli kemarin:

Dalam pengamatan Anda sejauh mana gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam di Jawa Timur beberapa tahun belakangan ini?

Pasca Reformasi, fenomena gerakan radikalisme Islam di Indonesia, khususnya di propinsi Jawa Timur, berkembang sangat pesat. Hal itu, ditandai dengan muncul dan berkembangnya beragam organisasi Islam radikal melalui berbagai cara dan media, baik cetak maupun elektronik. Media massa telah mereka buat seperti bulletin dan majalah. Lalu, mereka sebar media itu ke setiap masjid, terutama tiap hari jum’at. Hampir semua masjid mendapat selebaran dan bulletin dari kelompok mereka. Akibatnya, pengaruhnya cukup kuat dan sangat pesat.

Organisasi apa saja yang bisa dikatagorikan sebagai kelompok gerakan Islam radikal dan fundamental tersebut?

Organisasi gerakan Islam yang dilabeli Islam radikal dan fundamental perlu dilihat terlebih dahulu dari dua sudut pandang. Pertama, adakah pelaku dan subjek gerakan itu. Kedua, adakah pengaruhnya bagi suatu masyarakat.

Mengenai pertanyaan pertama, di propinsi Jawa Timur ternyata ada gerakan seperti itu. Organisasi gerakan Islam radikal dan fundamental tersebut yang bisa diidentifikasi di antaranya adalah; Hizbut Tahrir (HTI), Majelis Mujahidin (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain.

Organisasi Itulah sebagai pelaku. Sementara pengaruh organisasi tersebut bagi dinamika Islam di Jawa Timur lumayan kuat dari fase ke fase. Di zaman Orde Baru memang masih belum tampak jelas karena sistem, tetapi di akhir era Orde Baru mereka mulai berani menampakkan diri hingga era reformasi seperti sekarang ini kelompok itu terus berani menampakkan, melakukan pengaruh yang kuat dan penyebarannya serta bahkan ingin menguasai.

Siapa sajakah target dan sasaran gerakan radikalisme Islam, khususnya di Jawa Timur?

Semua kelompok, terutama masyarakat perkotaan, pelajar, mahasiswa. Di Surabaya, kelompok Islam radikal sudah merambah dan menguasai kegiatan mahasiswa kampus. Mahasiswa-mahasiswa kampus yang sudah banyak dipengaruhi oleh gerakan ini adalah kampus ITS (Institut Tehnologi Surabaya), (Fakultas) Kedokteran Unair (Universitas Airlangga), Unesa (Universitas Esa Tunggal), Universitas Hang Tuah, Untag (Universitas Tjuhbelas Agustus) dan lain-lain. Wujudnya adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK), KAMMI dan mereka semua memiliki jaringan nasional dan internasional, terikat maupun tidak.

Tidak hanya itu, belakangan gerakan Islam radikal juga sudah memengaruhi warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, khususnya anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Banyak aset NU dan Muhammadiyah yang direbut.

Akhir-akhir ini sudah banyak kasus mengenai hijrahnya warga NU dan Muhammadiyah mengikuti kelompok gerakan Islam radikal dan fundamental itu. Memang secara kultural adalah masih warga NU, tetapi bukan secara formal dan sudah sebagai anggota dan pengurus kelompok Islam radikal.

Misal saja, ada kasus bahwa bapaknya alumni Tebuireng, dan dosen. Tetapi justru anaknya jadi aktivis HTI, dan yang menjadi imam di rumah adalah anaknya bukan bapaknya. Menariknya lagi, Anak kiai jadi ketua FPI. Di salah satu pertemuan PBNU ada yang mengeluhkan sebagian pengurus mengundurkan diri karena sudah menjadi anggota dan pengurus organisasi itu.

Cara apa saja yang ditempuh kelompok Islam radikal, di Jawa Timur khususnya, dalam memengaruhi dan mengembangkan konsep dan gerakan ideologi mereka ke dalam Ormas Islam?

Kelompok ini sungguh luar biasa dan memiliki daya penarik kuat. Tetapi bisa dipahami sesungguhnya mereka menggunakan sistem yang saya sebut sebagai gerakan “taqiyah”, yaitu dengan cara memasuki dan membaur dalam sebuah kelompok. Setelah cara itu berhasil, lalu kemudian ketika mereka sudah memiliki taring, lantas dia menampakkan diri. Misalnya Di beberapa daerah, ada banyak pengurus NU yang sesungguhnya anggota kelompok gerakan radikal Islam itu.

Cara kedua yang ditempuh kelompok ini adalah menggunakan metode sel (sel system). Metode ini telah berhasil mereka jalankan dan sangat ampuh. Karena, mereka mendidik satu atau dua orang. Lalu, kemudian hasil didikan itu disuruh mengembangkan dan memengaruhi orang lain dan begitu seterusnya.

Apakah gerakan Islam radikal itu membahayakan dan bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa dan persatuan umat Islam di Indonesia?

Kalau targetnya itu adalah khilafah maka hal itu sangat membahayakan bagi NKRI. Apalagi ketika konsep ini diberlakukan dan dijalankan di negeri ini. Sebab, hal itu akan melahirkan ruang-ruang yang berbeda secara konstitusional. Saya ingin menyitir pada pertemuan guru besar se-Indonesia adalah perlunya menegakkan dan menjaga kesatuan atau integrasi bangsa berdasar pancasila dan UUD 1945.

Adakah tindakan persekusi atau kekerasan yang dilakukan kelompok ini secara bebas?

Saya rasa mereka belum berani melakukan hal-hal yang mengarah pada kekerasan, khususnya di daerah Jawa Timur. Sebab, kelompok mereka masih kecil, makanya cara yang mereka pakai dengan metode yang saya sebut sebagai teknik taqiyah. Seperti misalnya dengan menjadi jamaah masjid, lalu aktif jamaah dan kegiatan masjid lalu dipilih menjadi takmir. Setelah itu kemudia, merebut masjid dan memengaruhi umat.

Khalid Abou elFadl, pemikir dari Mesir, dalam The Great Theft mengatakan bahwa berkembang biaknya gerakan radikalisme Islam ditengarai oleh “diamnya” kelompok Islam moderat. Pertanyaanya, apakah fenomena kuatnya pengaruh Islam radikal di Jawa Timur sama seperti tesis Fadl tersebut?

Saya setuju dengan pernyataan itu, cuma dalam konteks Jawa Timur, tampaknya masyarakat belum banyak yang menyadari dan mengetahui rivalnya itu sebagai ancaman dan musuh. Sebab manakala umat Islam tidak memiliki musuh yang jelas secara langsung maupun tidak membuat kita tidak kritis, responsif dan tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi situasi akan berbeda ketika sudah jelas posisi kita manakala terkepung musuh maka gerakan perlawanan akan terjadi.

Lantas, bagaimana upaya ormas (NU dan Muhammadiyah misalnya) dalam menyikapi masalah tersebut?

Karena pengaruhnya di hampir semua kawasan dan pelosok Jawa Timur khususnya, maka Pak Ali Maschan Moesa sebagai ketua PWNU Jatim menggunakan langkah untuk membentengi pengaruh gerakan Islam radikal di sembilan titik di daerah Jawa Timur. Tapi maaf saya tidak tahu persis di mana saja daerah itu. Hal ini wajar, mengingat masjid dan mushala telah banyak diambil alih oleh kelompok ini.

Menurut saya pribadi, dalam konteks ini maka perlu ditempuh jalan alternatif yang dipelopori oleh anak-anan Muda NU dan Muhammadiyah. Bagaimana caranya anak-anak muda NU dan Muhammadiyah perlu menjalin kerjasama untuk menyelamatkan Islam multikultural yang rahmatan lil alamin. Hal ini penting, karena kita saat ini menghadapi suatu kenyatan menghadapi rival yang sangat jelas. Kesadaran bersama ini penting.

Praktisnya, melalui pelatihan dan penguatan pentingnya menyadari dan melaksanakan nilai-nilai pendidikan multikultural. Dalam konteks ini, perbedaan NU dan Muhammadiyah perlu diarahkan pada titik nol dan secara bersama-sama menghadapi rival bersama tersebut. Tentu saja, anak-anak Muda NU dan Muhammadiyah tersebut tidak perlu memakai cara-cara kekerasan tetapi gerakan penyadaran dan pencerahan. Mungkin dengan melakukan aksi bersama dan berkarya.

Terakhir, bagaimana menurut Anda masa depan gerakan radikalisme Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur?

Menurut hemat saya, masa depan gerakan Islam radikal di Jawa Timur bisa semakin kuat dan sebaliknya bisa semakin melemah. Kondisi itu sangat ditentukan dan bergantung pada kita semua umat Islam di Indonesia, utamanya warga muslim di Jawa Timur. Apakah kita membiarkan atau mencegahnya. Pencegahan tanpa kekerasan melalui berbagai bentuk penyadaran adalah jalan terbaik. []

Arsip Wawancara ini ditulis oleh Choirul Mahfud untuk majalah Syirah Jakarta
diakses dari: http://klikagama.blogspot.com/2007/07/prof-dr-nur-syam-gerakan-islam-radikal.html

Happy Birthday Masjid Cheng Hoo

2011-10-19T23:23:00.000-07:00

Masjid Cheng Hoo Surabaya baru saja ulang tahun ke-9. Kebetulan saya memperoleh undangan (VVIP) dari Pak Bambang Sujanto seorang tokoh dibalik berdirinya Masjid Cheng Hoo Surabaya, PITI Jatim dan Yayasan Masjid Cheng Hoo. Undangan tersebut merupakan sesuatu yang spesial. Karena itulah saya menyempatkan hadir di acara tersebut.

Sejak awal 2008 lalu, perkenalan saya dengan Pak Bambang Sujanto dan kawan-kawan Masjid Cheng Hoo (PITI) melalui Cak Sidharta Adhimulya, aktivis multietnis dan koordinator Jaringan Intelektual TAO Liberal Indonesia (JITLI) yang luar biasa kiprah sosial dan lintas agamanya. Lalu berlanjut hingga kini.

Acara ulang tahun Masjid Cheng Hoo lalu cukup berkesan. Walau sederhana, tapi penuh khidmat dan semarak. Karena dirangkai dengan acara Halal Bi Halal untuk menjalin tali kasih silaturahmi dengan masyarakat luas. Ribuan undangan dan pengunjung hanyut dalam suasana kebahagiaan di malam Jumat, 13 Oktober, lalu. Mulai dari pejabat, pengusaha, pengurus dan masyarakat Tionghoa serta warga Surabaya berbaur di halaman Masjid yang terletak di Jl. Gading No 2 Surabaya.

Beberapa undangan yang hadir, diantaranya Wakil Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya, Konjen Amerika, Prancis, Korea, RRC, Jepang, Pimpinan Kepolisian, MUI, Muhammadiyah, NU, Para Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Bapak Anton Medan dari Jakarta.
Tidak seperti tahun sebelumnya, acara tahun ini diawali dengan pertunjukan tari dan nyanyian dari kelompok tari “Istana Balita”. Sebagai simbol bahwa usia Masjid Muhammad Cheng Hoo yang berdiri Sembilan tahun lalu itu masih sangat belia. Selain itu, anak batita diartikan sebagai cermin generasi penerus bangsa. Sehingga, perlu adanya wadah pengembangan potensi dan bakat anak seperti kelompok tari.

Secara kronologis, acara dimulai dengan pembacaan ayat suci al-Quran. Uniknya, pembacaan tersebut diikuti terjemahan dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan Indonesia. Setelah itu paduan suara dan kelompok tari dari Masjid Cheng Hoo yang menyanyikan tiga lagu, yaitu Indonesia Raya, Pemuda Indonesia dan Assalamu’alaikum. Tak hanya itu, penyanyi cantik, Kemuning, juga ikut menyumbangkan lagu Mars Masjid Muhammad Cheng Hoo versi Indonesia dan mandarin yang memukau pengunjung.

Menurut Ketua Panitia acara, Pak Nur, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang peduli pada Masjid Cheng Hoo Surabaya. “Setiap tahun Masjid Cheng Hoo merayakan hari ulang tahun. Kali ini, sebagai ungkapan rasa syukur pengurus dan pendiri, sengaja mengundang dan mengajak masyarakat sekitar untuk bisa berbagi kebahagiaan,” katanya.

“Selama ini, keberadaan Masjid Muhammad Cheng Hoo tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tujuan wisata religi sekaligus simbol cinta kasih dan kedamaian bagi semua” Imbuhnya. Hingga kini, Masjid Cheng Hoo Surabaya selalu mendapat kunjungan para wisatawan dari berbagai Negara, seperti Amerika, China, Jepang, Korea, Brunai Darusalam, Malaysia, dan Timur Tengah.

Dalam sambutannya, Jos Soetomo, Ketua Dewan Masjid Cheng Hoo, perayaan HUT ini, bukan saja sebagai bentuk seremonial saja, tetapi juga untuk mengusung semangat Cheng Hoo. Harapannya, bisa terjalin kebersamaan dan kerjasama dalam perbedaan.
“Semua orang bersaudara. Kalau kita semua bisa saling memahami perbedaan dan mendukung satu dengan yang lain, bangsa Indonesia akan bisa maju dan menjadi terdepan,” ujarnya.

HMY. Bambang Sujanto, salah satu pendiri Masjid Cheng Hoo Surabaya, menegaskan bahwa Masjid Cheng Hoo bukan hanya milik warga muslim Tionghoa, tetapi milik semua umat Islam. “Motto kami adalah berdiri di atas semua golongan dan semua adalah saudara” ungkapnya. Masjid yang dibangun selama satu tahun itu luasnya 9 x 11 meter. Walaupun kecil, Masjid Cheng Hoo arsitekturnya memiliki nilai filsafat yang tinggi. Bambang menjelaskan, lebar masjid sengaja dipilih 11 meter karena lebar Kakbah juga 11 meter. Panjang sembilan meter melambangkan wali di tanah Jawa yang ada sembilan.
Pada sisi utara masjid, ada miniatur perahu Cheng Hoo, seorang duta dan ahli pelayaran asal Tiongkok dari Dinasti Ming yang beragama Islam.

“Melalui Masjid Chenghoo ini, semoga masyarakat muslim Tionghoa dan umumnya memperoleh inspirasi dan spirit dalam menebarkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin” harap Bambang Sujanto.

Tulisan ini sekaligus juga sebagai kado ulang tahun masjid Cheng Hoo. Moga jaya dan Cheng Hoo ada di mana-mana seperti dalam bait lagu Masjid Cheng Hoo Surabaya yang dibuat oleh Pak HMY. Bambang Sujanto.***

Enlisting educators to uphold multiculturalism

2009-01-28T03:23:00.000-08:00

Enlisting educators to uphold multiculturalism

Opinion and Editorial - January 10, 2009

Choirul Mahfud, Surabaya

The rampant ethnic and religious tension in Indonesia has frustrated the efforts of many social scientists, educators, scholars, Civil Society Organization (CSO) activists and community leaders for the past few years. There were indications of gains in the country's struggle for democracy.

But the continuing ethnic and religious violence and unrest in some parts of the country show how prevailing and intransigent the problem of prejudice and discrimination has been. At a time when demographic changes and economic pressures are forcing people to come into contact with those from different backgrounds, feelings of distrust and alienation are rising.

While schools and educators cannot change economic growth and the constraints affecting factors of many of those human problems, they can make a difference in helping shape the students' views of the world, respect for diversity and strengthening democracy.

During the last few decades, multicultural studies have enabled scholars and practitioners to see in all areas "the invisible paradigms" of the academic system and the larger cultural context that marginalize or trivialize the lives of women, ethnic minorities and those outside the dominant class or culture.

In Indonesia, the heavy pressure toward integration and national unity since its independence provided a different setting for the role of multiculturalism. The nation's collective memory had been traumatized by the tension and violence resulting from various attempts at secession based on ideological, regional, cultural, as well as territorial differences and the efforts to terminate those attempts.

Yet, by the national motto of Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) in Pancasila, the emphasis on unity should not neglect diversity. Education that stressed only unity above all would produce narrow-mindedness and uproot individuals out of their indigenous heritage.

For the same periods, education in Indonesia had discussed a little about how we appreciate and respect the religious or belief diversity and variety of cultural wealth. There was a tendency of homogenization introduced systematically through the education under the national cultural protection, the hegemony of Javanese culture as a center and others as the edge and pauperization of culture by shortening the variety of cultural identity into a number of Indonesian provinces.

In 1999, Anita Lie said the process of homogenization and the cultural hegemony and pauperization was taught in civic education, such as education of Pancasila and citizenship, national history and struggle, training of P4 (guidance for internalization and externalization of Pancasila) -- and even religious education.

The recent tension and violence in different parts of the country showed that the excessive drive for unity that had been enforced especially for the past 30 years was not an effective response to the risk and fear of disintegration. Now that the nation is at a crossroad as a reform movement has started, ethnic, religious, racial and class differences should be regarded as the nation's rich heritage.

Within this perspective, multicultural education is needed to foster peace, understanding and respect among all members of society. As we know, the perspectives in multicultural education encompass many dimensions of human difference: race, ethnicity, occupation, socioeconomic status, age, gender, sexual orientation, various physical traits and needs, religion, and culture.

One of the multicultural education premises states that teaching learning is a cultural process in a social context. In order for teaching and learning to be accessible and fair for various background and origins of students, cultures need to be clearly understood. Such understanding can be achieved by analyzing education from various cultural perspectives by which it can avoid the hegemony of dominant cultural experience.

School is an epitome of society. In the norms of procedure, attitudinal code, structural order, power distribution, special feature and responsibility, school reflects society's cultural values. Classroom teachers, school administrators and policy makers bring their own experience and cultural perspective and influence the policy and education actions.

In addition, the students who come from various ethnic and cultural backgrounds are unavoidable to bring them, too. The various different cultural systems meet in school and classroom and can cause a cultural conflict, which can only be mediated and reconciled by the effectiveness of the instructional process that enlightens and opens the awkward, diluted cultural boundaries.

In 1987, Ramsey said multicultural education was not a set curriculum but a perspective that was reflected in all decisions about every phase and aspect of teaching. It is a lens through which teachers can scrutinize their choices in order to clarify what social information they are conveying overtly and covertly to their students.

In other words, educators should be aware of and responsible for the underlying goals and values of the curriculum designs, materials and activities they deliver to the students. Education occurs in a sociocultural context and all curriculum materials and practices reflect certain social values.

Shortly, in light of the need to foster peace and development, educators should recognize the underlying goals and values of the curriculum designs, materials and activities they deliver to the students. All curriculum materials and practices reflect certain social values.

As the curriculum processes still depend mainly on textbooks, educators should therefore ensure that the books they use in their classrooms be culturally sensitive and respect students' varied sociocultural backgrounds, which affect their learning.

In this context, teachers should be aware of the growing diversity in schools and the implication of using a certain set of curricular materials in their classrooms. Social scientists and commentators often point out the rich blend of cultural differences found in Indonesian society. While these observers have a point, it is equally true that diversity is difficult ... especially in schools.

However, as Aristotle saw it, the challenge of ethnicity (or multiculturalism), is one of augmenting familial love, expanding the natural links to one's own "kind," so that these links also include others who are more distantly related, rather than doing away with the initial links and bonds as such.

The writer is Executive Director of Institute for Religion & Social Studies (LKAS Surabaya) and the author of book of Multicultural Education (Pustaka Pelajar Jogja, 2008).

Source: http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20090110.E02

`Imlek', the benefits of recognition for all

2009-01-28T03:19:00.000-08:00

`Imlek', the benefits of recognition for all

Choirul Mahfud , Surabaya | Wed, 01/28/2009 5:03 PM | Opinion

Imlek or Chinese New Year has come and the Chinese community in the world, including in Indonesia, is celebrating this big moment with several events. During the New Year celebrations Chinese people traditionally wish for mutual prosperity and luck in the coming year.

Chinese New Year, or Imlek as it is called in Indonesia, has a long history. It is nearly impossible to trace the beginning of the celebration, but scholars have said it may have started 3,000 years ago.

Chinese New Year traditions originate from a mix of celebration and fear that come with the end of winter, which help explain the symbols and rituals we see enacted.

The festival is celebrated on the first day of the first month of the lunar calendar. It also falls on the first day of spring and thus marks the passing of winter, which in the old days was harsh and even life-threatening.

The celebration is also based on an ancient myth involving a wild beast, Nian, who came down from the mountains on dark winter nights, entering homes and devouring the inhabitants.

The passing of winter is thus also linked to the passing of danger. Over time, villagers discovered that the beast was afraid of the color red and loud noises, hence the prevalence of red during the festival and the use of firecrackers.

What was a genuine cultural tradition has over time transformed into a system of beliefs infused with superstition.

In recent years, it has also become overly commercial, with malls, hotels and restaurants all getting in on the act. Be that as it may, Chinese New Year is an important festival and we should celebrate it with our Chinese friends, sharing the spirit of family and renewal.

For Indonesians of all ethnic backgrounds, Chinese New Year affords an opportunity to reaffirm the values of cultural openness, tolerance and pluralism.

The Chinese-Indonesian community in the past had to celebrate their festivals quietly behind closed doors and many had to endure years of discrimination.

Asvi Warman Adam wrote in 2007 that for more than 30 years during the New Order regime, ethnic Chinese were not mentioned in Indonesian history books. Any Chinese festivities or cultural performances were prohibited.

It was only after political reforms that conditions changed. Chinese New Year is now a public holiday and Chinese-Indonesians are free once again to celebrate it publicly.

Sidharta Adhimulya, my Tionghoa friend in Surabaya, has told me during the 300 years of Dutch colonial subjugation this event could be celebrated freely, whereas in an independent Indonesia under the Soeharto regime - ironically - basic cultural, religious and language rights were severely restricted.

Citizens of Chinese descent were even required to change their names and could not attend Chinese schools.

True, many of the cultural rights of the ethnic Chinese have been restored. In actuality, however, the government is still far from thorough in recognizing the human rights of the ethnic Chinese population. Many of their political rights are still limited and, as human rights are universal, to grant some cultural rights while denying others is simply wrong.

As we know, when Abdurrahman Wahid served as president of Indonesia between November 1999 and August 2001, he abolished Presidential Instruction 14 (signed in 1967 by Soeharto) which had restricted the practice of Chinese customs and religions to private domains.

Following this abolition, he signed Presidential Instruction 6, which allowed the public celebration of Chinese New Year from 2000 on. Megawati took a further step by declaring Chinese New Year a national holiday in 2003.

Other than the official recognition of Chinese New Year, the revival of Chinese culture may be seen in the establishment of schools offering Mandarin as the language of instruction and a proliferation of Chinese-language newspapers in Indonesia.

In 1999 one television station began broadcasting news in Chinese (Metro TV) as did a radio station (Cakrawala), joining the growing number of Chinese-language newspapers to form a media climate that is more open to Chinese language and culture.

Significant improvements have been made to the laws regulating citizenship and civil administration, though less progress has been made in the country*s official history.

Despite some lingering forms of discrimination against the Chinese, things have, in general, changed dramatically in the last 11 years. The 2006 law on citizenship was a watershed because it recognized Chinese-Indonesians as part of the country*s population.

What a change this is from the time when they were not able to celebrate their culture in public. Chinese-Indonesians are increasingly accepted in sectors they have often been barred from in the past, including the civil service, the military, government service and the entertainment industry.

In this context, when the Chinese community celebrates its New Year festival openly, we hope they will do so with sensitivity and cultural taste, for example, avoiding over-the-top displays of wealth.

The wider Indonesian community can learn from Chinese tradition and rituals and be enriched by the experience. Celebrating a festival, understanding each other's culture and having a sense of shared identity are critical for nation-building.

For those celebrating this worldwide festival, it is time to practice the values of humanity, love, empathy, sympathy, plurality, forgiveness and fellowship.

We must be careful not to allow mysticism, irrational superstition and exclusivity to dominate. May the Year of the Ox be filled with peace, harmony and prosperity. Gong Xi Fa Chai. Happy Chinese New Year 2560.

The writer is an Executive Director of Institute for Religion & Social Studies (LKAS Surabaya) and currently researching Chinese-Indonesians

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/28/imlek039-benefits-recognition-all.html

Agama dan Inspirasi Perdamaian

2008-07-05T03:14:00.000-07:00

Selamat Datang: Ucapan "Welcome" bagi Partisipan WPF di Hotel Sultan Jakarta.

Oleh: Choirul Mahfud
Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Partisipan the 2nd World Peace Forum, Jakarta.

Belakangan ini, konflik dan kekerasan baik berupa tindakan kriminal, kekerasan politik, pelanggaran hak azasi manusia, konflik etnis, terorisme, otoritarianisme dan perang antar bangsa telah menjadi bagian dari wajah dunia yang mengganggu dan mengkhawatirkan semua manusia di seluruh kawasan dunia. Sejumlah tindak konflik, kekerasan dan terorisme, terkadang acapkali dilakukan dengan menggunakan sentimen agama dan etnis. Jika kecenderungan di atas terus berlanjut, maka masa depan umat manusia berada dalam ancaman serius. Karena itu, baru-baru ini, PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust Kuala Lumpur Malaysia, dan Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) di Hotel Sultan Jakarta, menghelat The 2nd World Peace Forum (WPF) guna membahas dan mengatasi masalah tersebut.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut, 24-26 Juni, dihadiri oleh sekitar 220 tokoh dari berbagai penjuru dunia. Para tokoh dan mantan tokoh politik, religius, pebisnis, aktivis LSM, jurnalis dan cendekiawan yang hadir antara lain berasal dari Australia, Tiongkok, Kroasia, Mesir, Indonesia, Jerman, India, Iran, Italia, Jepang, Korea, Libya, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Forum perdamaian dunia kedua tersebut memilih tajuk “Addressing Facets of Violence: What can be Done?. Salah satu alasan mendasar dipilihnya masalah konflik dan kekerasan adalah muncul dan merebaknya fenomena aksi dan wacana kekerasan di berbagai belahan dunia. Menurut Din Syamsuddin, merebaknya fenomena kekerasan yang terjadi dengan berbagai latar belakang penyebab, sudah seharusnya diatasi. Kalau tidak, akan merusak perdamaian dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pembukaan forum ini menegaskan, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Dalam banyak konflik, kata SBY, sebab utamanya sebetulnya bukan benar-benar konflik agama. Melainkan, acapkali agama hanya dijadikan faktor untuk melegitimasi, memperkuat, dan memopulerkan penyebabnya, di mana dasarnya masalahnya justru ada pada perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan dialog yang solutif dan damai. Melalui dialog, kita akan bisa bekerja sama. Kita bisa saling membantu untuk memecahkan masalah yang membuat kita saling berlawanan. Kita bisa saling membantu untuk mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi akar permasalahan dari berbagai konflik.

Tan Sri Lee Kim Yew, Ketua Cheng Ho Multi Culture Trust Malaysia, merespon fenomena konflik dan kekerasan yang menggejala di berbagai belahan dunia bisa disikapi dengan melawan kekerasan melalui keluarga. Institusi keluarga bila diperhatikan secara serius akan mewujudkan perdamaian. Bagaimana kita harus mendidik dan mengarahkan keluarga untuk mencintai kedamaian, bukan konflik atau kekerasan. Bagi Tan Sri Lee Kim Yew, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang mengajarkan nilai-nilai keluarga, termasuk kedamaian dan kebaikan. Bahkan, baik-buruknya seseorang juga dipengaruhi dari sana.

Dalam konteks Asia, lanjut Lee Kim Yew, kita memiliki nilai-nilai Asia atau nilai keluarga Asia (budaya Timur). Bila kita masih memegang nilai-nilai itu maka kita masih punya harapan untuk mengatasi konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai kawasan.

Prof Syafii Ma’arif, mengakui ada kalanya agama digunakan sebagai penyebab membesarnya konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya agama bukanlah sumber konflik. Bergesernya fungsi agama tersebut, karena ada sebagian kelompok masyarakat yang mengaitkan konflik dengan agama. Bahkan, mereka ini memiliki pandangan bahwa bila terlibat dalam konflik yang mengatasnamakan agama, mereka akan masuk surga. Tak heran bila kemudian konflik kian membesar. Mestinya hal itu tidak usah terjadi, sebab semua agama mengajarkan umatnya untuk selalu mengedepankan perdamaian.

Agama juga kerap menjadi sebab meredanya sebuah konflik yang berkepanjangan. Karena itulah, tokoh agama harusnya mampu memainkan peran untuk menjadikan agama tidak sebagai pemicu konflik, melainkan pereda konflik yang terjadi.

Pada sisi lain, Din Syamsuddin menengarai bahwa dampak globalisasi yang tidak merata, ketamakan, ketidakadilan, dan perampasan ekonomi menjadi pemicu kekerasan seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia. Penggunaan senjata dan kesenjangan global, mendorong kelompok- kelompok tertentu untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan pintas. Pemerintah harus mampu untuk mencegah dan menanggulanginya.

Hasil pertemuan lintas agama dan budaya yang digelar 24–26 Juni lalu juga menekankan pentingnya aksi organisasi sosial untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bawah. Langkah ini untuk mengurangi ketidakadilan yang tidak merata. Masyarakat di akar rumput ini, menjadi salah satu unsur penting yang harus terlibat penuh dalam proses politik.

Keinginan untuk mewujudkan dunia yang damai dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang indah bagi manusia tidak akan terwujud selama ketidakadilan, eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah, diskriminasi, dan sikap tidak toleran terus terjadi. Kekerasan dengan segala bentuknya juga menjadi penyumbang bagi ketidaknyamanan manusia. Itu sebabnya, pemerintah dari semua negara didesak untuk lebih berani mengambil aksi mewujudkan perdamaian ketimbang melakukan kekerasan dengan segala kemampuan masing-masing di mana pun dan sampai kapan pun.

Last but not least, fungsi media massa dalam masalah ini, memiliki peran penting untuk menciptakan suasana damai, toleran dan respek terhadap hak asasi manusia. Kekuatan media sebagai penyampai pesan damai diharapkan bisa meminimalisasi kerusuhan dan kekerasan yang menggurita. Semoga.***

Combating violence 'starts from home'

2008-07-03T01:38:00.000-07:00

Foto: CM bersama Mr. Tan Sri Lee Kim Yew (Malaysia).

Thu, 06/26/2008 10:33 AM | Headlines
Kuala Lumpur, Malaysia-based Cheng Ho Multi Culture Trust and Indonesia's second largest Islamic organization, Muhammadiyah, are co-hosting the second World Peace Forum in Jakarta. The three-day conference, which was opened by President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday, brings together some 200 prominent figures from across the globe to discuss ways to end violence. The Jakarta Post's Abdul Khalik spoke with Cheng Ho Multi Culture Trust chairman Tan Sri Lee Kim Yew on the sidelines of the event on his ideas for fostering peace.
Question: What is your motivation in taking the lead in organizing this forum?
Answer: My philosophy in life is that when people want to do good things then we should help and support them. If we can't give support, we give them compliments, and if we can't give compliments, at least we should stay in alignment.
I think what Muhammadiyah planned to do was noble, as it wanted to gather all the leaders to try to overcome one of the world's most serious problems. That's why we fully support the initiative.

How do you see the current situation with conflicts and violence in the region?
There's worry that the conflicts can escalate and create region-wide violence. But I think the conflicts and violence can still be repaired as far as the human conflicts and violence are concerned.
But more concern is placed on violence against the environment, with people expressing worry about global warming, food and energy shortages, while more frequent natural disasters, such as cyclones, earthquakes and tsunamis, are taking place.
We believe that both violence on humans and the environment must be addressed together because they create misery for people.
How we can address both of these problems?
Conflicts among human beings can be diminished when we think it's better to have friends than enemies. We should forgive people rather than taking revenge and we should support the truth and avoid manipulating.
Regionally, I am quite optimistic because we have Asian values, which mean family values. As long as we don't lose family values we have hope to avoid conflicts.
That's why I support the Indonesian initiative to foster dialogue to seek solutions to the problems.

What about ethnic and religious diversity among the Asian community? Will this be a problem?
I think people should begin to accept differences. They can freely practice their religion, but when it comes to others' different beliefs, they should show respect and tolerance.
I think, instead of exaggerating differences, we should focus on our similar values. For instance, we should emphasize the fact that every religion teaches to respects others.
You speak of the importance of family values. How can these values help stop conflict and violence?
You see, every individual comes from society and family. A noble or a violent person comes out of a family. If a person from a young age respects their parents, then he will at least be a good person within his or her society.
Family is the first place for education about values -- which is good or bad. As I think all Asian families teach peace and respect to each other, instead of violence and dishonoring others, then conflicts and violence can be avoided when we resort to true Asian values.

How can we reduce environmental damage resulting from violent human activities?
First, we must realize that we need the planet, but the planet doesn't need us. For me, capitalism is good but it has its bottleneck so adjustments must be made. For example, if we continue to produce cars then there will billions of cars on the streets.
Imagine, how much gas will be burned. We have no choice but to dig deeper in order to get more oil. But the question then is how human beings can change their behavior. In this case, how people can reduce the level of consumption by being thrifty, as scientists continue to find breakthroughs in finding replacements for fossil fuels.
Last but not least, we need support from businesspeople to continue to develop ideas into reality.
Source: http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/26/combating-violence-039starts-home039.html

Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural

2008-05-29T01:42:00.000-07:00

Peresensi: A. Yusrianto Elga*
Judul: Pendidikan Multikultural
Penulis: Choirul Mahfud
Penerbit: Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antarsuku, agama, ras, misalnya, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis diakhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Fakta paling mutakhir berkenaan dengan masalah tersebut adalah bergolaknya kembali konflik bernuansa agama di Ambon. Hal itu juga menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikulturalisme di negeri kita. Sehingga tidak heran kalau belakangan ini rasa kebersamaan sudah tidak tampak lagi dan nilai-nilai kebudayaan yang dibangun menjadi terberangus.

Karena itu, buku ini hadir dalam rangka merajut kebersamaan dan saling pengertian antarsesama bangsa dalam bingkai pendidikan berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Hal ini sangat penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Sebab bagaimana pun secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, agama, budaya dan sebagainya. Keragaman tersebut amat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan (hal.8).

Adanya ketidaksalingpengertian dan pemahaman terhadap realitas kehidupan itulah yang menjadi kajian utama pendidikan multikultural (Multicultural education). Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, di mana egosentrisme, etnosentrisme, dan chauvinisme yang pada gilirannya memunculkan klaim kebenaran (truth claim) terus menggejala pada masing-masing individu. Dengan demikian, pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.

Hilda Hernandez Dalam Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content (1989), mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa ruang pendidikan sebagi media transformasi ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire. Dalam pedagogy of the oppressed, sebagaimana dikutip oleh M. Yunus Firdaus dalam buku: Pendidikan Berbasis Realitas Sosial (2005), Freire mengatakan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan harmonisme sosial dalam sebuah kehidupan masyarakat yang beragam secara kultur. Sebab pendidikan bukanlah “menara gading” yang harus menjauhi hiruk-pikuk kehidupan sosial. Apalagi di negara Indonesia yang rentan terjadi konflik. Karena itu, pendidikan berbasis multikulturalisme sudah saatnya dijadikan sebagai paradigma atau pijakan dalam sistem pendidikan kita.

Sebab bagaimana pun juga, pendidikan multikultural dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia. Pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di Indonesia yang secara realitas plural. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan.

Kedua, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina peserta didik supaya tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, ketika berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Sebab disadari maupun tidak, dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antarbudaya menjadi “ancaman” serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikulturalisme menjadi sangat penting. Langkah demikian dapat dilakukan setidaknya dengan mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini menjadi filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan peserta didik. Kemudian, filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifisme dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan sebagai landasan kurikulum (hal.208-210).

Dengan demikian, pendidikan berbasis multikulturalisme pada akhirnya akan memberikan sebuah pencerahan: yakni kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kearifan itu muncul seiring dengan adanya keterbukaan untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati. Sebagaimana dikatakan oleh Musa Asy’ari (2004), bahwa keanekaragaman dalam realitas kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.

* Peresensi adalah staf redaksi Advokasia Fakultas Syar’iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/28/memahami-cakrawala-pendidikan-multikultural/

Multikulturalisme dan Demokrasi Lokal

2008-02-13T19:50:00.000-08:00

Akhir-akhir ini,wacana demokrasi lokal dan politik multikultural banyak diperbincangkan berbagai kalangan. Hal itu dilatarbelakangi perubahan iklim politik global yang mengarah pada upaya demokratisasi pemerintahan lokal di hampir seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Robert W Hefner (2007),dalam magnum opusnya Multiculturalism Politics membicarakan wacana dan praktik demokrasi dan multikulturalisme beserta tantangan-tantangannya di Indonesia secara khusus dan di Asia Tenggara pada umumnya. Dalam konteks ini,pertanyaan awal yang muncul mengapa multikulturalisme bukan saja harus ditebarkan melalui pendidikan,tetapi juga pada institusi politik?

Secara singkat,jawabannya adalah institusi politik sebagaimana lembaga pendidikan diyakini mampu melakukan perubahan secara signifikan. Lembaga politik selain sebagai instrumen demokrasi juga memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat dan kebaikan- kebaikan untuk bangsa ini. Sayangnya, selama ini institusi politik ’’mati suri”. Pasalnya,kekuasaan anggota dewan yang terhormat ternyata mulai disalahgunakan sembari menunjukkan prilaku menyimpang lainnya yang tidak perlu ditiru kita semua demi perbaikan negeri ini.Pasca-Orde Baru (Orba) yang ditandai dengan era reformasi pada 1998,hingga kini isu-isu politik kebudayaan di negeri ini mengemuka dan berkembang pesat. Salah satunya adalah isu politik multikulturalisme yang dipandang dapat menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-cabik melelahkan. Integrasi nasional yang selama ini dibangun berdasarkan politik kebudayaan lebih cenderung seragam (politik monokultural) dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi dan semangat demokrasi global yang juga meningkat sejalan dengan reformasi tersebut.Desentralisasi kekuasaan dalam bentuk otonomi daerah semenjak 1999 adalah jawaban bagi tuntutan demokrasi tersebut.

Ternyata,desentralisasi sebagai putusan politik nasional itu disadari tidak begitu produktif apabila dilihat dari kacamata integrasi nasional suatu bangsa besar,yang isinya luar biasa beraneka ragam suku bangsa, etnis,agama,kondisi geografi,kemampuan ekonomi,dan status sosial. Pada masa lalu,corak dan model kekuatan pengikat keanekaragaman itu adalah model politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang otoritarian. Pada masa kini apabila konsepsi model multikulturalisme itu digarap lebih jauh –selain dari keanekaragaman di atas, juga persoalan mayoritas-minoritas,dominan- tidak dominan yang juga mengandung kompleksitas persoalan–,mau tak mau kita harus memikirkan bersama bila tidak mau terus terjerat masalah yang sama. Pada hakikatnya,kemajemukan kultur telah memperkaya Indonesia sebagai nation state yang multikultural.

Karena itu, kebutuhan untuk merespons keragaman tersebut kian mendesak.Franz Magnis-Suseno (2006) menengarai hal ini sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Pasalnya,negeri ini dibentuk oleh realitas kemajemukan itu dan mustahil menolaknya dengan alasan apa pun. Walaupun wacana pluralisme oleh sebagian elite agamawan distigma sebagai biang pemurtadan dan perusak iman,secara ontologis,pluralisme itu menjadi penguat etis bagi peneguhan sikap keberagaman yang lebih inklusif,terbuka,dan toleran.Karena itu,di sini perlu dipahami bahwa sentimen keagamaan sering dibangun agamawan yang gencar menerapkan politik representasi secara terus menerus. Politik ini menegaskan sikap mewakili rakyat,umat,atau kelompok tertentu agar diakui legitimasinya sebagai pembela kelompok subaltern.

Dalam praktiknya,politik ini sering diselewengkan demi kepentingan politik terselubung.Maka itu,kini dibutuhkan politik multikulturalisme ideal untuk membongkar sekat-sekat politik representasi yang cenderung mengooptasi dan memanipulasi potensi sentimen etnoreligius atas nama subaltern,yaitu kelompok yang jauh dari pusat kekuasaan. Selain itu,perlu dipahami bahwa multikulturalisme mengantongi kelebihan etis dan praktis,tetapi mengandung kekurangan dalam satu hal,yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera.Rasio sebenarnya dapat beroperasi dengan bertolak dari pangkalan yang sama sekali tak berhubungan dengan pengalaman langsung,berkelana di wilayah-wilayah abstrak,dan berhenti pada oasis-oasis abstrak dari gurun abstrak tanpa tepi.Rasio adalah operasi imajinasi, tapi imajinasi itu adalah imajinasi rasional. Artinya,imajinasi yang memiliki disiplin diri.

Multikulturalisme berasumsi bahwa etnosentrisme,xenosentrisme,dan xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya. Jadi,multikulturalisme memproklamirkan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki hak hidup yang wajib dihormati. Mengikuti pandangan Bikkhu Parekh (2001) dalam bukunya Rethinking Multiculturalism, istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen penting, yakni terkait dengan kebudayaan,konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu.Karena itu,multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia.Sebab,hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan.Artinya,perbedaan menjadi asasnya dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif.Karena itu,multikulturalisme harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

Menurut penulis,belakangan ini pendekatan multikulturalisme (multiculturalism approach) relevan bagi upaya membangun dialog dengan semua elemen masyarakat agama,sosial,politik,dan lain-lain di Tanah Air.Bisa jadi,tokoh politik nasional masa depan yang dikehendaki adalah mereka yang memiliki visi politik multikultural bukan politik monokultural yang pernah dipakai rezim Soeharto.Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka pada era demokratisasi dewasa ini,semua pihak hendaknya tidak berbenturan dan konflik karena perbedaan pandangan. Pasalnya,manakala terus membiarkan berbagai konflik tersebut,sudah pasti menghabiskan biaya besar (high cost) dan berdampak multiplikasi,menghabiskan sumber daya,dan saling membinasakan. Kita telah menyaksikan konflik apa pun di dunia ini,tapi perdamaian acap kali jauh lebih sulit diwujudkan meski perang itu sendiri bisa diakhiri.Sejarah sudah menunjukkan kenyataan pahit dan muram ini.Saat ini,tak bisa ditawar lagi semua elemen masyarakat,pemerintah, elite politik,dan gerakan civil society perlu terus mendorong praktik politik multikulturalisme sesuai karakteristik budaya bangsa yang Bhineka Tunggal Ika ini. Dalam konteks semacam ini,memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya saja tidak cukup.Lebih dari itu, kesadaran yang diiringi kinerja dan prestasi tinggi sangat diperlukan demi kemajuan bangsa tercinta ini.(*)

CHOIRUL MAHFUD, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS)Surabaya

See:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini-sore/multikulturalisme-dan-demokrasi-lokal-2.html

Mengkaji Ulang Islam Multikultural

2008-01-10T20:05:00.000-08:00

Pascatragedi 11 September 2001, diskursus Islam terus menjadi topik aktual dan menarik perhatian banyak kalangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di tanah air, misalnya, pertarungan wacana dan ideologi Islam kembali mencuat ke permukaan yang diwakili dua kutub yang saling berseberangan: antara kubu fundamental di satu pihak dan kubu liberal di lain pihak.

Dalam perdebatan wacana ini, tentu saja beda pendapat dan konflik sosial pun acapkali tidak bisa dihindari. Bahkan, klaim kebenaran (truth claim), tuduh-menuduh, penghakiman dan pengkafiran seolah menjadi santapan sehari-hari dalam kehidupan beragama di negeri ini.

Potret di atas merupakan realitas empirik yang sering dijumpai beberapa tahun lalu, meski akhir-akhir ini wacana tersebut agak redup akibat kalah isu dengan wacana politik, infotainment selebriti dan peristiwa bencana alam di berbagai pelosok tanah air. Namun begitu, bukan berarti perdebatan Islam di nusantara menjadi stagnan, justru dengan ramainya wacana tersebut menjadikan perdebatan agama terus menguat dan kian ramai. Setidaknya hal itu ditandai dengan munculnya banyak kelompok kajian, aliran keagamaan, dan golongan-golongan dalam semua agama, khususnya di Islam.

Islam Multikultural
Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun glokal (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo.

Kini, realitas multikultural tersebut kadangkala menantang kita untuk bisa bersikap lebih arif dan bijak. Di satu sisi, misalnya, mungkin kita merasa bangga dengan munculnya banyak aliran, kelompok dan golongan dalam Islam, sehingga dengan leluasa bisa memilih dan bergabung dengan aliran yang banyak tersebut. Tetapi, pada sisi lain sebagian kita pasti ada yang bingung dan resah akibat munculnya ragam kelompok dalam Islam di Indonesia belakangan ini, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, Yusman Roy, JIL, JIMM, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya.

Memang, perbincangan Islam multikultural bukan wacana baru karena sebelumnya sudah banyak pakar Muslim telah melakukan kajian ini. Dalam buku Democratic Pluralism in Islam, misalnya, Abdul Aziz Sachedina pernah merekam dan mengungkap wajah pluralistik Islam baik secara normatif maupun historis. Bagi dia, secara normatif, sumber ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan Hadits telah menjelaskan perlunya kenal-mengenal (ta`aruf) antarsuku bangsa dan agama (Q.S. al-Hujurat:13). Bahkan, Hassan Hanafi pernah melontarkan kritik yang dituangkan dalam buku al-Yasar al-Islami (Kiri Islam), tentang perlunya rekonstruksi pemikiran Islam dan pemihakan kaum tertindas akibat perbedaan status, gender dan kultur.

Selanjutnya, menjadikan Islam multikultural sebagai topik atau wacana masih menarik dan perlu disebar-luaskan. Hal ini setidaknya karena tiga alasan. Pertama, situasi dan kondisi konflik. Di tengah-tengah keadaan yang sering konflik, Islam multikultural menghendaki terwujudnya masyarakat Islam yang cinta damai, harmonis dan toleran. Karenanya, cita-cita untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya situasi dan kondisi yang damai, tertib dan harmonis menjadi agenda penting bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, kasus konflik sosial di Poso, Ambon, Papua dan daerah lain merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bersama.

Kedua, realitas yang bhinneka. Ke-bhinneka-an agama, etnis, suku, dan bahasa menjadi keharusan untuk disikapi oleh semua pihak, terutama umat Islam di Indonesia. Sebab, tanggung jawab sosial bukan hanya ada pada pemerintah tapi juga umat beragama. Dengan lain kata, damai-konfliknya masyarakat juga bergantung pada kontribusi penciptaan suasana damai oleh umat beragama, termasuk kaum Muslimin di negeri ini. Robert N. Bellah, sosiolog agama dari Amerika serikat, mengatakan bahwa melalui Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, Islam telah menjadi peradaban multikultural yang amat besar, dahsyat dan mengagumkan hingga melampaui kebesaran negeri lahirnya Islam sendiri, yaitu Jazirah Arab. Pada konteks ini, toleransi dan sikap saling menghargai karena perbedaan agama, sebagaimana diungkap Wilfred Cantwell Smith, perlu terus dijaga dan dibudayakan.

Ketiga, norma agama. Sebagai sebuah ajaran luhur tentu agama menjadi dasar yang kuat bagi kaum agamawan pada umumnya untuk membuat kondisi agar tidak carut-marut. Dalam hal ini, tafsir agama diharapkan bukan semata-mata mendasarkan pada teks, tetapi juga konteks agar maksud teks bisa ditangkap sesuai makna zaman. Perdebatan antara aliran ta`aqqully yang mendasarkan pada kekuatan rasio/akal dan aliran ta`abbudy yang menyandarkan pada aspek teks telah diwakili oleh dua aliran besar, yaitu Mu`tazilah dan Asy`ariyah, bisa menjadi pelajaran masa lalu yang amat menarik.

Prospek ke Depan
Di tengah situasi konflik akhir-akhir ini, masa depan Islam multikultural tampaknya bisa menjadi wacana alternatif atas problematika Islam kontemporer. Lebih-lebih di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, plural dan beragam dalam berbagai hal, wacana Islam multikultural bisa dikatakan strategis untuk ditawarkan.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, NU dan organisasi keagamaan lainnya di era multikultural seperti saat ini sudah seharusnya memposisikan diri sebagai koordinator bukan instruktur. Fungsi koordinatif ketimbang instruktif bagi lembaga keagamaan di negeri ini menjadi penting karena dominasi salah satu pihak atas organisasi keagamaan akan menimbulkan konflik dan awal munculnya diskriminasi social, dan secara langsung atau tidak langsung telah menghilangkan eksistensi salah satu pihak.

Penghargaan atas pihak lain dengan jalan membuka dialog bersama guna membuat dan memutuskan kebijakan (decision making) menjadi penting. Tentu saja hal itu dilakukan dalam persoalan-persoalan yang relevan dan berkaitan erat dengan masalah dan kepentingan hidup bersama.

Selain itu, pihak negara sudah seharusnya tidak banyak ikut terlibat dalam urusan-urusan agama dan keluarga hingga yang sangat pribadi, seperti soal poligami. Isu poligami yang ramai kembali akibat berita A’a Gym menikah dengan Teh Rini membuat negara ikut-ikutan campur tangan. Menurut hemat penulis, biarlah persoalan agama lebih banyak diserahkan kepada kaum agamawan, sedangkan pemerintah sebaiknya hanya memberi pelayanan sebaik-baiknya dalam urusan-urusan publik, bukan malah ikut campur tangan dalam masalah agama hingga persoalan kecil.

Negara dan agama sudah seharusnya tetap menjalin komunikasi dan sinergi dalam mengelola realitas multikultural di negeri ini. Komunikasi merupakan jalan dialog sebagai upaya saling mengenal dan memahami maksud-tujuan eksistensi dan relasi agama-negara. Hal itu juga merupakan sinergi sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat berkeadilan dan berkesetaraan, sesuai visi UUD 1945 dan Pancasila.

Akhirnya, gagasan Islam multikultural menghendaki kesediaan menerima perbedaan lain (others), baik perbedaan kelompok, aliran, etnis, suku, budaya dan agama. Lebih dari sekadar merayakan perbedaan (more than celebrate multiculturalism), Islam multikultural juga mendorong sinergi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, toleran, harmonis dan sejahtera. Pertanyaan akhir sebagai penutup tulisan ini adalah, beranikah kita ber-Islam secara multikultural?[]

*Penulis adalah Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya; yang telah menulis buku Pendidikan Multikultural (2006).
Suara Muhammadiyah edisi 1-15 Maret 2007.

Aksi Buruh dan Perbaikan Nasib

2008-01-10T19:59:00.001-08:00

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, Mei 1998, peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh 1 Mei selalu digelar secara terbuka dan masif oleh kaum buruh dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Aksi tersebut sangat wajar, sebab semasa Soeharto berkuasa, peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, apalagi May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas merugikan kaum buruh karena mayoritas negara-negara di dunia ini menetapkan 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya hari libur.

Alasan kekhawatiran atas gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap 1 Mei membuahkan gerakan anarkis sebetulnya sungguh ironis sebab asumsi tersebut ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May Day 1999 hingga kini tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori membahayakan ketertiban umum.

Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif.
Karena itu sangatlah berlebihan apabila dalam peringatan May Day 2007 ini muncul opini yang cenderung mendiskreditkan gerakan buruh. May Day Phobia sangat terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat publik di negeri ini.
Dalam iklim demokrasi, unjuk rasa adalah bagian terpenting ketika pintu dialog tidak lagi mampu menjawab masalah-masalah publik, termasuk masalah buruh.

Bila melihat persoalan perburuhan saat ini, ada peran intelektual dari bentuk skenario imperialisme global yang diperankan aktor neo-liberal, baik di level lembaga finansial internasional, perusahaan transnasional, dan berbagai kesepakatan organisasi perdagangan dunia yang begitu kuat menekan pemerintah. Sepuluh tahun lalu secara implisit Bank Dunia menyatakan telah mengendalikan ketergantungan utang Indonesia. Jadi wajar bila perjuangan kaum buruh memperoleh hak secara layak telah lama dilakukan.

Pada 1920, kali pertama kaum buruh di Indonesia secara terorganisasi memperingati Hari Buruh untuk memprotes kebijakan kaum pengusaha yang secara sepihak mengecilkan peran kaum buruh dalam faktor produksi. Namun, sejak masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia.

Sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Alasannya sangat klise yakni selalu dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis saat itu.

Setelah Orde Baru berakhir, aksi kaum buruh turun ke jalan kembali marak di berbagai kota di Indonesia. Tujuannya satu, menuntut perbaikan nasib kaum buruh menjadi lebih layak dalam menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hampir sepanjang sejarah kehidupan dunia, juga di Indonesia, nasib kaum buruh selalu mengenaskan. Kaum buruh dijadikan alat penarik kepentingan modal dan investasi asing demi meraih keuntungan sepihak, yaitu penguasa dan pengusaha.

Jika dilihat seksama, aksi buruh tidaklah berlebihan, mengingat kondisi kaum buruh di negeri ini masih termarginalisasi, tertindas, tidak memiliki daya tawar, mudah 'dibohongi'. Selain itu, buruh sangat mudah dijadikan objek kepentingan politik penguasa dan pengusaha.

Celakanya, posisi buruh selama ini sekadar penjual tenaga kerja, tidak lebih. Sementara posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. Di sini, kaum buruh tidak ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki hak yang sama dibanding pemodal yang bisa leluasa mengeruk untung yang sebesar-besarnya.

Lebih prihatin lagi, buruh di Indonesia bisa dikatakan hanya pencari nafkah dengan mengandalkan fisiknya, mengingat dari tingkat pendidikan yang diserap rendah. Sebab itu, posisi daya tawar kaum buruh di negeri ini sangat lemah, sehingga membuka peluang bagi kapitalis untuk berbuat semena-mena. Bukan hanya menyangkut upah yang rendah, juga hak-hak normatif lainnya, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaminan hari tua kaum buruh diabaikan.

Akibatnya, buruh kita tetap miskin dan tingkat kesejahteraan mereka kian menurun seiring naiknya harga BBM dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Ini jelas berpengaruh pada daya beli kaum buruh terhadap kebutuhan pokok, termasuk kemampuan memberikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada anak serta keluarga mereka.

Betapa upah dan kesejahteraan kaum buruh masih jauh panggang dari api, jauh dari kesan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara kita.

Relasi yang selama ini dibangun masih menempatkan posisi subordinatif terhadap majikan (pengusaha). Alhasil, adalah lingkaran setan dan tumbuhnya militansi kaum buruh sebagai wujud dari ketidakpercayaan dan kecurigaan kepada pengusaha dan pemerintah. Sebagai ilustrasi, di era 1970-an , Irlandia adalah sebuah negara tanpa kepercayaan diri dan terbelakang di Eropa akibat konflik sosial politik puluhan tahun.

Namun, kini situasi tersebut telah berubah total. Negara itu kini menjadi negara kaya dan pendapatan per kapitanya menduduki ranking kedua di Eropa. Ratusan perusahaan besar berebut membuka pabrik atau cabang usaha di sana. Kini Irlandia merupakan salah satu surga investasi bagi para investor.

Pada 1987 pemerintah Irlandia memutuskan untuk bekerja sama dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja Irlandia untuk menyepakati program pengontrolan kenaikan gaji buruh selama tiga tahun yang diberi nama Social Partnership for National Recovery.

Program itu sukses dan mampu mengontrol inflasi Irlandia. Sukses besar ini segera menjadi stimulus bagi para entitas sosial-politik Irlandia untuk kemudian melakukan beberapa kesepakatan lain yang bertujuan memulihkan kondisi ekonomi negeri itu. Ilustrasi ini semoga memberikan gambaran dan fakta bahwa solusi ketenagakerjaan nasional masa depan dapat diposisikan lebih baik lagi.

Choirul Mahfud
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS)Surabaya

Sumber: Harian Surya.

Jihad Lawan Korupsi dan Kemiskinan

2008-01-10T19:51:00.000-08:00

Oleh Choirul Mahfud

Korupsi dan kemiskinan adalah dua patologi sosial yang saling berkaitan. Bisa dikatakan, salah satu penyebab kemiskinan di negeri ini adalah merajalela dan menggilanya praktik korupsi di semua sektor kehidupan. Mengapa? Sebab, kita tentu mafhum, potensi dan kekayaan negeri ini seharusnya tidak membuat rakyat menjadi miskin (mengalami kemiskinan). Faktanya justru sebaliknya. Pengangguran, gelandangan, dan pengemis semakin hari kian banyak dan bertebaran di setiap sudut kota.

Mereka semua hidup susah, tidak jelas berapa pendapatan sehari-harinya. Berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 17,75 persen. Setahun kemudian, pada Maret 2007, angka tersebut meningkat menjadi 39,30 juta orang.

Tingkat kemiskinan yang begitu besar tersebut mengakibatkan masalah-masalah dasar lain. Terutama, pendidikan dan kesehatan kurang menjadi prioritas pemikiran masyarakat. Bila dibiarkan, tentu dampaknya semakin parah bagi negeri ini.

Dalam konteks ini, jika asumsi bahwa kemiskinan diakibatkan oleh penyakit korupsi, bisa dibayangkan betapa Indonesia akan bebas dari penyakit kemiskinan ketika benar-benar korupsi bisa diberantas atau setidaknya ditekan hingga ke titik yang bisa ditoleransi.

Terkait dengan kemiskinan dan korupsi yang terus menggurita tersebut, mudah-mudahan tidak banyak orang yang mulai bosan dan lelah berbicara masalah tersebut serta upaya pemberantasannya. Sebab, kemiskinan dan korupsi di negeri ini seperti tidak pernah berkurang, baik dari sisi jumlah maupun kasus yang terjadi dari tahun ke tahun.

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos belum lama ini, dalam survei terbaru lembaga Transparency International (TI), Indonesia masih duduk di peringkat ke-143 di antara 179 negara di dunia dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan peringkat itu, Indonesia menduduki peringkat ke-36 sebagai negara dengan pemberantasan korupsi terlemah di dunia (Jawa Pos, 27/9).

Angka indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tersebut jauh dibandingkan Malaysia sebesar 5,1 dan Singapura 9,3. Di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Bangladesh, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Papua Nugini.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa korupsi seolah terus "dipelihara" dan dibiarkan. Di sini, pemerintah juga terkesan masih tebang pilih. Belum tuntasnya kasus korupsi Soeharto dan keluarganya hanyalah salah satu bukti.

Bersatu Padu

Melihat dampak korupsi yang melanggengkan kemiskinan tersebut, bagi saya, semua pihak perlu bersatu padu merebut peran dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dalam konteks semacam ini, mungkin tepat kita melakukan jihad melawan korupsi dan kemiskinan. Jihad yang selama ini hanya dipahami sebagai mati di medan perang kini bisa dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi demi kemajuan bangsa.

Bagaimana caranya? Pertama, upaya yang perlu ditempuh adalah melacak akar masalah korupsi dan kemudian merumuskan langkah strategis pemberantasannya.

Abdul Aziz mengutip Alatas (1987) melihat, ada dua penyebab utama menjamurnya praktik korupsi di Asia. Yakni, yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, bagi Alatas, lemahnya pemberantasan korupsi disebabkan kurang tegasnya pemimpin; minimnya pengajaran dan pendidikan antikorupsi, agama, serta etika; budaya kolonialisme; kemiskinan; tidak adanya hukum yang tegas; budaya; serta struktur pemerintahan yang mendukung perilaku korup.

Dalam konteks Indonesia, tesis yang dikemukakan sungguh tampak nyata sebagai realitas yang kasat mata. Ia membentang terang benderang di seluruh negeri ini mulai bawah hingga atas. Ia masuk dalam relung-relung birokrasi, pemerintahan, parlemen, parpol, lembaga pendidikan, organisasi militer, hingga "departemen agama". Karena itu, ia menjadi masalah besar yang sangat gawat dan memberi andil besar bagi kerusakan serta kehancuran bangsa ini (Syafi’i Ma’arif, 2001).

Lalu, bagaimana strategi pemberantasannya? Menurut saya, karena latar masalah terjadinya korupsi ibarat lingkaran setan, sudah tentu cara mengatasinya harus memutus lingkaran setan korupsi itu. Jihad melawan korupsi dengan cara memutus lingkaran setan tersebut tentu harus dilakukan bersama-sama.

Pertama, pemerintah beserta aparatnya wajib mengusut tuntas dengan tidak tebang pilih terhadap pelaku korupsi di negeri ini. Apalagi, sebagai anggota PBB, Indonesia ikut serta menandatangani deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) yang salah satunya berkomitmen terhadap penghapusan kemiskinan.

Lebih dari itu, sudah sepatutnya perilaku menyimpang yang sering dilakukan elite politik perlu diganti dengan keteladanan moral yang baik.

Kedua, semua pihak di berbagai instansi dan institusi publik, agama, pendidikan, politik, media massa (pers), LSM, serta publik diharapkan berperan serta dan bertanggung jawab dalam penciptaan clean and good government.

Ala kulli hal, di tengah-tengah jeritan hidup akibat kemiskinan dan korupsi, masih adakah harapan bagi rakyat di negeri ini untuk bisa hidup sejahtera tanpa korupsi?

Choirul Mahfud, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS)Surabaya

Sumber: Jawa Pos

Mengikis Praktik Diskriminasi Etnis Tionghoa

2007-09-21T15:51:00.001-07:00

Dalam berpolitik, mengapa warga etnis Tionghoa hingga kini tidak (mau) banyak terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak (mau) berpolitik, namun akibat sistem yang diskriminatif yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak (bisa) terjun 'bebas berpolitik'

Saat ini Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan Undang-Undang ini memang sangat dibutuhkan di tengah maraknya praktek diskriminasi yang terus saja terjadi dari dulu hingga sekarang. Di antara kelompok yang selalu menjadi korban praktik diskrimasi adalah etnis Tionghoa yang sudah merasakan diskriminasi sejak zaman pra-kemerdekaan hingga saat ini.

Sebetulnya, bahasan mengenai etnis Tionghoa bukan masalah baru, tapi hal ini masih penting didiskusikan kembali sebab praktik diskriminasi etnis Tionghoa masih terus terjadi. Lebih dari itu, praktik diskriminasi juga telah lama dijalankan, utamanya di masa Orde Baru (Orba). Di masa Orba itu, pintu kebebasan dan saluran komunikasi publik khususnya terhadap etnis Tionghoa sangat tertutup rapat. Tak heran, kalau peran warga etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, khususnya politik, sangat terbatas.

Seiring tumbangnya Orba, suasana hidup berbangsa mulai berubah ditandai dengan pintu kebebasan berdemokrasi dan berpendapat mulai dibuka. Namun demikian, pola dan praktik diskriminasi di era reformasi seperti saat ini bukan berarti sudah tidak ada masalah. Justru masih menyisakan masalah. Hanya saja, bentuk dan ragam polanya telah berubah.

Belum lama ini, penulis melakukan wawancara khusus dengan Aliptojo Wongsodihardjo, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jatim. Dalam wawancara itu, Aliptojo mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir, di Surabaya, diskriminasi etnis Tionghoa masih terus saja terjadi. Mulai dari diskriminasi oleh pemerintah kota dengan adanya pemberlakuan kebijakan 'tidak adil' yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam urusan kependudukan dan publik meski peraturan perundang-undangan sudah mengatur tapi dalam realitasnya masih saja dilanggar. Meski tak kelihatan secara kasat mata praktik diskriminasi dalam berpolitik juga terjadi.

Karenanya, ia berharap praktik diskriminasi bisa dikikis sedikit demi sedikit hingga akhirnya tak ada perbedaan dan praktik diskriminasi (Aliptojo, 2007).

Dalam berpolitik, mengapa warga etnis Tionghoa hingga kini tidak (mau) banyak terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak (mau) berpolitik, namun akibat sistem yang diskriminatif yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak (bisa) terjun 'bebas berpolitik'. Tidak saja dalam konteks politik nasional tetapi juga lokal, seperti pilkada/ pilgub. Dalam pilkada di Surabaya lalu, misalnya, sangat tampak warga etnis Tionghoa masih 'takut' dalam berpolitik. Karena, perasaan was-was masih terus menghantui warga etnis ini.

Secara historis, citra negatif etnis Tionghoa memiliki akar yang sangat panjang. Menurut pakar dan peneliti sejarah LIPI, Asvi Warman Adam, mengatakan bahwa secara historis, sejak masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, terutama pada masa kolonial. Masalah China (baca: Tiongkok) (Chineesche Kwestie) baru menghangat di koloni ini sejak 1900-an ketika timbul gerakan nasionalisme kaum peranakan China di Indonesia.

Hal berbeda tapi agak serupa diungkap Andjarwati Noordjanah (2004) dalam bukunya Komunitas Tionghoa di Surabaya. Andjarwati menengarai praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hingga kini masih menggejala baik secara struktural maupun kultural. Secara kultural, dalam benak penduduk “pribumi” nampaknya masih tersimpan stereotip yang memang “sengaja” dibuat sejak berabad-abad silam, bahwa warga etnis Tionghoa adalah warga “kelas dua”.

Anggapan itulah yang bagi warga etnis Tionghoa merupakan satu contoh tindakan diskriminatif yang barangkali tidak disadari oleh warga pribumi. Sebetulnya, penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi atau “kelas kedua” di sini tidak tepat, namun karena dalam realitasnya masih saja dipakai, sengaja atau tidak, akibatnya terjadilah stereotiping. Karenanya, barangkali tepat bila istilah-istilah tersebut tidak seharusnya dipakai atau disebut lagi dalam interaksi sosial. Pasalnya, ungkapan-ungkapan semacam itu terasa bisa menyakiti pihak-pihak tertentu.

Berbeda dengan Andjarwati, Aliptojo melihat akar masalah merebaknya praktik diskriminasi di negeri ini, termasuk di Jawa Timur, sesungguhnya bukan lebih disebabkan oleh masyarakat (kultural), tetapi disebabkan oleh faktor struktural di mana negara melalui produk hukumnya yang dianggap masih berbau “kolonial” melanggengkan praktik diskriminasi.

Pasalnya, masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, meski berbeda suku, budaya, agama, etnis dan bahasa, faktanya justru tidak terlalu mempermasalahkan keragaman tersebut. Masalahnya justru ada pada hukum yang secara langsung maupun tidak mendorong orang untuk menafsirkan pada hal-hal yang mengarah pada pola dan praktik diskriminatif.

Misal saja, secara substansial beberapa di antaranya adalah praktik dan pola diskriminatif dalam undang-undang yang mengatur masalah dispenduk (Dinas Kependudukan). Nah, di sini warga etnis Tionghoa masih saja dipersulit dalam mengurus urusan asal usul dan status kewarganegaraan. Akibatnya, tidak sedikit warga etnis Tionghoa yang belum memiliki status kewarganegaraannya hingga saat ini.

Karena masalahnya lebih pada aspek hukum, maka dalam konteks semacam ini langkah pertama yang harus ditempuh adalah hukum yang berbau diskriminatif itu perlu segera diubah dengan peraturan atau hukum baru yang lebih terbuka dan anti diskriminatif terhadap etnis apapun dan siapapun, khususnya etnis Tionghoa. Anggota dewan tentu saja harus memperhatikan kasus dan masalah ini dalam membahas Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jalan Lain
Bagi masyarakat secara umum, barangkali bisa ikut serta dalam menghapus praktik diskriminasi di tanah air dengan tidak berbuat sesuatu yang mengarah pada praktik diskriminatif.

Selain langkah tersebut di atas, jalan lain yang bisa ditempuh adalah melalui penyelenggaraan model pendidikan anti-diskriminatif. Tujuan pendidikan ini adalah memberikan pemahaman bahwa praktik diskriminasi itu tidak baik dan perlu dihindari dengan membiasakan hidup tidak saling bermusuhan dan mendiskriminasi hanya disebabkan karena berbeda suku, etnis, agama dan budaya.

Dalam konteks wawasan nasionalisme, model pendidikan ini juga menanamkan spirit nilai-nilai kebangsaan yang akhir-akhir ini semakin mengikis di tengah praktik cinta tanah air dan bangsa yang mulai hilang dan tampak sangat ritual formalistik. Karenanya, cinta tanah air dan bangsa perlu dipahami dan dipraktikkan mulai sejak dini, terutama usia-usia kanak-kanak dan masyarakat juga bisa membiasakan diri dengan kegiatan yang mengarah pada pola hidup demokratis, multikulturalis, dan nasionalistik.

Singkat kata, pendidikan dan hukum adalah dua entitas penting yang mampu memperkuat terciptanya kesadaran masyarakat. Kesadaran ini menjadi penting sebab kesadaran menuntun pikiran. Pikiran akan menuntun pada tindakan. Jadi, tindakan diskriminasi sesungguhnya akar masalahnya lebih pada basis kesadaran ketimbang yang lain.

Hukum tidak lain lahir dimaksudkan karena belum sadarnya masyarakat akan sesuatu hal. Karenanya, dibuatlah aturan-aturan. Demikian pula pendidikan, esensinya barangkali juga karena masyarkatnya belum begitu terdidik dalam pengertian luas.

Akhir kata, hukum dan pendidikan selain mampu berperan sebagai media penyadaran juga sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menjadi korban diskriminasi ras, etnis, agama, bahasa, suku dan status sosial. Hal itu saya kira menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang belum digarap secara baik. Wallahu a'lam.***

Penulis: Choirul Mahfud, Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menghapus Diskriminasi Etnis (Tionghoa) di Surabaya

2007-07-20T05:42:00.000-07:00

Oleh : Choirul Mahfud*
*Penulis adalah direktur eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya, Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Jawa Timur.

Andjarwati Noordjanah (2004) dalam bukunya “Komunitas Tionghoa di Surabaya” menengarai bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hingga kini masih menggejala dan dalam benak penduduk “pribumi” masih tersimpan stereotip yang memang “sengaja” dibuat sejak berabad-abad silam, perlu didiskusikan lebih lanjut. Sebab, sejarah mencatat, peristiwa-peristiwa politis dan diskriminatif yang terjadi di negeri ini, mulai di masa sebelum kemerdekaan hingga reformasi 1998 selalu menyeret kelompok komunitas ini sebagai korban.

Tulisan salah satu aktivis Tionghoa, Tom Saptaatmaja, tentang “antara kontribusi dan diskriminasi” (Opini Metro, 24/01), adalah menjadi satu bukti betapa persoalan diskriminasi terhadap etnis ini masih melilit dan menjadi problem warga etnis Tionghoa. Pertanyaannya, bagaimanakah kemauan pemerintah, dan semua elemen masyarakat menghapus diskriminasi? Pertanyaan ini patut diajukan mengingat fenomena merebaknya diskriminasi melalui berbagai media sangat dimungkinkan terus terjadi.

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa tahun terakhir, di Surabaya, diskriminasi etnis Tionghoa masih terus terjadi (Jawa Pos, 24/6/2004). Mulai dari diskriminasi oleh pemerintah kota dengan adanya pemberlakuan kebijakan 'tidak adil' yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam urusan publik, hingga diskriminasi dalam berpolitik (mungkin juga untuk daftar CPNS?).

Dalam berpolitik, misalnya, hingga kini alasan warga etnis Tionghoa tidak banyak terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak mau berpolitik, namun akibat sistem yang diskriminatif lah yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak bisa terjun ‘bebas’. Tidak saja dalam konteks politik nasional tetapi juga lokal, seperti Pilkada. Dalam pilkada di Surabaya kemarin, misalnya, sangat tampak warga etnis Tionghoa masih 'takut’ dalam berpolitik. Karena, perasaan was-was masih terus menghantui warga etnis ini.

Kalau ditilik secara historis, citra negatif dan ‘pahit’ terhadap etnis Tionghoa memiliki akar yang panjang. Menurut Asvi Warman Adam, peneliti sejarah LIPI, secara historis, sejak masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, terutama pada masa kolonial. Masalah China (Chineesche Kwestie) baru menghangat di koloni ini sejak 1900-an ketika timbul gerakan nasionalisme kaum peranakan China di Indonesia. Pada 17 Maret 1900, di Batavia dibentuk Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah (berjumlah 54 buah pada 1908 dan mencapai 450 sekolah pada 1934).

Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu makin khawatir. Sebab, pada bulan Januari 1912, Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Yakni, organisasi Tionghoa yang awalnya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah ke politik. Tujuannya, menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak, serta bertempat tinggal (Asvi).

Dalam rangka pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan. Namun, warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal, orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi orang Eropa dan Timur Asing, termasuk orang etnis Tionghoa. Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya passenstelsel. Sejak pembantaian Tionghoa di Batavia pada 1740, orang Tionghoa tidak dibolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan wijkenstelsel itu menciptakan permukiman etnis Tionghoa di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan “passenstelsel” dan “wijkenstelsel” itu ternyata mempunyai hikmah. Yakni, menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa tersebut paling siap dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek, serta transportasi.

Kemudian, sejak 1981, warga Tionghoa didiskriminasi dalam mencari pekerjaan. Sebagaimana termaktub dalam Instruksi Mendagri Amir Machmud No 32/1981 tentang pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G 30 S/PKI melarang para eks tapol/napol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS. Warga Tionghoa juga dilarang menjadi anggota parpol, pers, dalang, lurah, lembaga bantuan hukum, dan pendeta. Selain itu, para keluarga (anak-keponakan, bahkan cucu) yang bekerja di pemerintahan dikenai litsus (penelitian khusus) dan harus bersih lingkungan. Parahnya lagi, perlakuan diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga perusahaan swasta dan sebagian masyarakat ‘pribumi’. Bagaimana menjembatani kesenjangan persepsi tersebut atau dengan kata lain merekonstruksi kembali hal yang sudah terbentuk dalam memori kolektif bangsa Indonesia sejak dulu? Agar tidak ada dusta di antara kita.

Tak Kenal maka Tak Sayang

Banyak kalangan meyakini bahwa bila kita kenal maka kita akan sayang. Pepatah di atas mungkin tepat dilontarkan. Sebab, banyak yang tidak mengenal kebudayaan Tionghoa secara cukup. Ketidaktahuan tersebut mendukung kita dalam keadaan tertentu untuk “menghancurkan” aset etnis Tionghoa. Orang tentu akan berpikir dua kali untuk menyerang sesuatu yang dikenalnya secara baik, apalagi dikaguminya.

Oleh karena itu, tulisan ini menjadi penting sebagai informasi untuk mengenal sepak terjang dan kontribusi sebagian warga etnis Tionghoa di Surabaya. Menurut pengamatan penulis, bahwa beberapa tokoh Tionghoa Surabaya (Jatim) yang sangat berperan saat ini adalah Alim Markus (Maspion) dan Melinda Teja dalam sektor ekonomi dan bisnis, Ongko Digdoyo (BEC Surabaya), pendeta Alex T. (Gereja Bethany), Anita Lie (UK Petra) dan Takim Andriono (pendidikan), Sidharta Adhimulya (Tao), Budi Santosa (Rutan dan Radio SCFM), HMY Bambang Suyanto (PITI dan Masjid Cheng Hoo) dan Setiadji Yudho (tempat rekreasi di Kenjeran). Selain itu, dalam sejarah pers kita, tercatat nama The Chung Sen. Beliau adalah tokoh pendiri "Java Post" yang kemudian saat berubah nama menjadi Jawa Pos.

Menurut hemat penulis, sudah waktunya dalam dunia sekolah kita perlu diajarkan pendidikan Multikultural dan Multietnis. Hal ini menjadi penting dengan maksud agar siswa memiliki kesadaran toleransi, dan sikap saling menghormati antara sesama meski ada perbedaan. Bagaimana perbedaan tidak menjadikan alasan dan penghalang bagi kita untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan bangsa yang berperadaban, damai dan sejahtera. Semoga.***

SBKRI dan Diskriminasi Etnis di Surabaya

2007-07-20T05:38:00.000-07:00

Oleh: Choirul Mahfud

Akhir-akhir ini, penolakan (kembali) terhadap kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan segala bentuk diskriminasi etnis di kota Surabaya kembali menguat. Pasalnya, raperda pemerintah kota (pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Surabaya ditengarai akan memberlakukan kembali SBKRI. Bahkan realita di lapangan masih banyak oknum birokrat, secara sengaja atau tidak, telah mempraktekkannya, utamanya kepada warga Tionghoa. Buktinya, sejumlah warga Tionghoa masih mengeluh dan dipersulit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya karena harus menyertakan SBKRI saat akan mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah (Jawa Pos, 7/4/2006).

Bahkan kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya mengharuskan warga keturunan Tionghoa mencantumkan nama marga atau famili dalam dokumen resmi. Akibatnya, nama dalam KTP, kartu kelurga, rekening bank, dan dokumen lain bisa berbeda-beda. Padahal, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan RI Pasal 1 disebutkan, bahwa “Istri dan anak yang berusia di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara RI mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.”

Dalam Pasal 5 juga ditegaskan, bahwa dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI dinyatakan tidak diberlakukan lagi. Dalam era BJ Habibie pun, telah dikeluarkan pula Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1999 yang intinya menegaskan kembali eksistensi Keppres No 56/1996. Dalam bagian pertama butir a (2) disebutkan, “Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan RI, istri dan/ atau anak cukup mempergunakan keputusan presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga beserta berita acara pengambilan sumpah atau akta kelahiran yang bersangkutan; (3) Bagi warga negara RI yang telah memiliki KTP atau kartu keluarga atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan KTP, atau kartu keluarga, atau akta kelahiran tersebut.”

Pertanyaannya adalah kenapa keputusan dari pusat tersebut tidak dijalankan oleh aparat birokrasi di daerah? Padahal, logika aturan di daerah semestinya mengacu pada keputusan di atasnya, dalam hal ini Kepres dan Inpres. Menurut Kepala Subdinas Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Imam Sugondo dalam diskusi “Masih perlukah SBKRI?” Beberapa hari lalu di Kompas, dijelaskan beberapa alasan, diantaranya ia mengatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) No 56/1996 belum bisa diterapkan, karena belum ada surat petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Wali Kota Surabaya. Oleh karena itu, aturan dalam Staatsblad 1912 yang merupakan aturan Kolonial Belanda masih terus diterapkan.

Sungguh ironis memang, Surabaya yang dikenal sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dalam persoalan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat masih kurang memuaskan dan bahkan diskriminatif. Tentu ini menjadi bahan koreksi bagi pemkot khususnya dan umumnya anggota masyarakat di kota Pahlawan ini untuk lebih kritis dalam melihat segala bentuk tata aturan yang penuh manipulasi dan diskriminasi

Kebijakan diskriminastif dengan diwajibkannya warga Tionghoa untuk memiliki SBKRI pada awalnya memang latar belakangnya lebih bersifat politik rasialis dan keamanan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari landasan politik hukum kewarganegaraan, ketentuan tentang bukti kewarganegaraan wajar saja diberlakukan bagi orang asing yang mau menjadi warga negara dalam suatu negara. Namun amat disayangkan, masalah itu kini sudah beralih menjadi ladang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pendiskriminasian etnis tertentu atas nama SBKRI.

Menurut Tomy Su (2004), SBKRI sebenarnya sama saja dengan hantu. Meski berulangkali para penguasa dan pejabat negeri ini menegaskan "SKBRI sudah dihapus", tapi seperti halnya 'hantu', SKBRI memang tidak pernah "mati-mati". Bahkan kalau perlu dilestarikan dan dilembagakan agar tetap terus hidup (baca diberlakukan). Oleh karena itu, bila pemerintah ada kemauan kuat untuk menghapus SBKRI, maka kebijakan tersebut tidak cukup berhenti pada dataran kepres/inpres atau ucapan (seperti ucapan wawali Arief Affandi 7/4 lalu) saja, tetapi juga perlu ditindaklanjuti pada dataran kebijakan di tingkat daerah/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa agar supaya berjalan sukses.

Pertanyaannya, adakah kemauan pemerintah, dan semua elemen masyarakat untuk menggalang gerakan penghapusan (kembali) SBKRI dan segala bentuk diskriminasi hingga akar rumput? Pertanyaan ini patut diajukan mengingat fenomena merebaknya diskriminasi melalui berbagai media sangat dimungkinkan terus terjadi. Persoalan diskriminasi terhadap warga Tionghoa sebetulnya bukan persoalan baru. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa tahun terakhir, di Surabaya, diskriminasi etnis Tionghoa masih terus terjadi (Jawa Pos, 24/6/2004). Mulai dari diskriminasi oleh pemerintah kota dengan adanya pemberlakuan kebijakan 'tidak adil' yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam urusan publik, hingga diskriminasi dalam berpolitik (mungkin juga untuk daftar CPNS beberapa waktu lalu?).

Demikian pula dalam aktivitas politik, hingga kini, alasan kenapa warga etnis Tionghoa tidak banyak terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak mau berpolitik, namun akibat sistem yang diskriminatif lah yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak bisa terjun ‘bebas’. Tidak saja dalam konteks politik nasional tetapi juga lokal, seperti Pilkada. Dalam pilkada di Surabaya lalu, misalnya, sangat tampak warga etnis Tionghoa masih 'takut’ dalam berpolitik. Karena, perasaan was-was masih terus menghantui warga etnis ini.

Akhirnya, bagaimana solusi konkrit untuk menjembatani kesenjangan persepsi tersebut atau dengan lain kata merekonstruksi kembali memori kolektif bangsa Indonesia sejak dulu? Biar tidak ada dengki dan dusta di antara kita. Tentu saja, pemerintah dan masyarakat harus merubah pola pikir dalam melihat warga Tionghoa yang mungkin cenderung negatif. Mengedepankan sikap toleran, hormat menghormati, menjauhkan prasangka buruk (prejudice) dan menghargai perbedaan. Perbedaan tidak dipandang sebagai penghalang untuk berinteraksi sosial, politik, budaya dan bergotong royong demi mewujudkan cita-cita kota, bangsa dan negara bhineka tunggal ika perlu dipraktekkan. Semoga.***

Mengkaji Ulang Islam Multikultural

2007-07-20T05:36:00.000-07:00

Choirul Mahfud

Pascatragedi 11 September 2001, diskursus Islam terus menjadi topik aktual dan menarik perhatian banyak kalangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di tanah air, misalnya, pertarungan wacana dan ideologi Islam kembali mencuat ke permukaan yang diwakili dua kutub yang saling berseberangan: antara kubu fundamental di satu pihak dan kubu liberal di lain pihak.

Dalam perdebatan wacana ini, tentu saja beda pendapat dan konflik sosial pun acapkali tidak bisa dihindari. Bahkan, klaim kebenaran (truth claim), tuduh-menuduh, penghakiman dan pengkafiran seolah menjadi santapan sehari-hari dalam kehidupan beragama di negeri ini.

Potret di atas merupakan realitas empirik yang sering dijumpai beberapa tahun lalu, meski akhir-akhir ini wacana tersebut agak redup akibat kalah isu dengan wacana politik, infotainment selebriti dan peristiwa bencana alam di berbagai pelosok tanah air. Namun begitu, bukan berarti perdebatan Islam di nusantara menjadi stagnan, justru dengan ramainya wacana tersebut menjadikan perdebatan agama terus menguat dan kian ramai. Setidaknya hal itu ditandai dengan munculnya banyak kelompok kajian, aliran keagamaan, dan golongan-golongan dalam semua agama, khususnya di Islam.

Islam Multikultural
Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun glokal (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo.

Kini, realitas multikultural tersebut kadangkala menantang kita untuk bisa bersikap lebih arif dan bijak. Di satu sisi, misalnya, mungkin kita merasa bangga dengan munculnya banyak aliran, kelompok dan golongan dalam Islam, sehingga dengan leluasa bisa memilih dan bergabung dengan aliran yang banyak tersebut. Tetapi, pada sisi lain sebagian kita pasti ada yang bingung dan resah akibat munculnya ragam kelompok dalam Islam di Indonesia belakangan ini, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, Yusman Roy, JIL, JIMM, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya.

Memang, perbincangan Islam multikultural bukan wacana baru karena sebelumnya sudah banyak pakar Muslim telah melakukan kajian ini. Dalam buku Democratic Pluralism in Islam, misalnya, Abdul Aziz Sachedina pernah merekam dan mengungkap wajah pluralistik Islam baik secara normatif maupun historis. Bagi dia, secara normatif, sumber ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan Hadits telah menjelaskan perlunya kenal-mengenal (ta`aruf) antarsuku bangsa dan agama (Q.S. al-Hujurat:13). Bahkan, Hassan Hanafi pernah melontarkan kritik yang dituangkan dalam buku al-Yasar al-Islami (Kiri Islam), tentang perlunya rekonstruksi pemikiran Islam dan pemihakan kaum tertindas akibat perbedaan status, gender dan kultur.

Selanjutnya, menjadikan Islam multikultural sebagai topik atau wacana masih menarik dan perlu disebar-luaskan. Hal ini setidaknya karena tiga alasan. Pertama, situasi dan kondisi konflik. Di tengah-tengah keadaan yang sering konflik, Islam multikultural menghendaki terwujudnya masyarakat Islam yang cinta damai, harmonis dan toleran. Karenanya, cita-cita untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya situasi dan kondisi yang damai, tertib dan harmonis menjadi agenda penting bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, kasus konflik sosial di Poso, Ambon, Papua dan daerah lain merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bersama.

Kedua, realitas yang bhinneka. Ke-bhinneka-an agama, etnis, suku, dan bahasa menjadi keharusan untuk disikapi oleh semua pihak, terutama umat Islam di Indonesia. Sebab, tanggung jawab sosial bukan hanya ada pada pemerintah tapi juga umat beragama. Dengan lain kata, damai-konfliknya masyarakat juga bergantung pada kontribusi penciptaan suasana damai oleh umat beragama, termasuk kaum Muslimin di negeri ini. Robert N. Bellah, sosiolog agama dari Amerika serikat, mengatakan bahwa melalui Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, Islam telah menjadi peradaban multikultural yang amat besar, dahsyat dan mengagumkan hingga melampaui kebesaran negeri lahirnya Islam sendiri, yaitu Jazirah Arab. Pada konteks ini, toleransi dan sikap saling menghargai karena perbedaan agama, sebagaimana diungkap Wilfred Cantwell Smith, perlu terus dijaga dan dibudayakan.

Ketiga, norma agama. Sebagai sebuah ajaran luhur tentu agama menjadi dasar yang kuat bagi kaum agamawan pada umumnya untuk membuat kondisi agar tidak carut-marut. Dalam hal ini, tafsir agama diharapkan bukan semata-mata mendasarkan pada teks, tetapi juga konteks agar maksud teks bisa ditangkap sesuai makna zaman. Perdebatan antara aliran ta`aqqully yang mendasarkan pada kekuatan rasio/akal dan aliran ta`abbudy yang menyandarkan pada aspek teks telah diwakili oleh dua aliran besar, yaitu Mu`tazilah dan Asy`ariyah, bisa menjadi pelajaran masa lalu yang amat menarik.

Prospek ke Depan
Di tengah situasi konflik akhir-akhir ini, masa depan Islam multikultural tampaknya bisa menjadi wacana alternatif atas problematika Islam kontemporer. Lebih-lebih di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, plural dan beragam dalam berbagai hal, wacana Islam multikultural bisa dikatakan strategis untuk ditawarkan.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, NU dan organisasi keagamaan lainnya di era multikultural seperti saat ini sudah seharusnya memposisikan diri sebagai koordinator bukan instruktur. Fungsi koordinatif ketimbang instruktif bagi lembaga keagamaan di negeri ini menjadi penting karena dominasi salah satu pihak atas organisasi keagamaan akan menimbulkan konflik dan awal munculnya diskriminasi social, dan secara langsung atau tidak langsung telah menghilangkan eksistensi salah satu pihak.

Penghargaan atas pihak lain dengan jalan membuka dialog bersama guna membuat dan memutuskan kebijakan (decision making) menjadi penting. Tentu saja hal itu dilakukan dalam persoalan-persoalan yang relevan dan berkaitan erat dengan masalah dan kepentingan hidup bersama.

Selain itu, pihak negara sudah seharusnya tidak banyak ikut terlibat dalam urusan-urusan agama dan keluarga hingga yang sangat pribadi, seperti soal poligami. Isu poligami yang ramai kembali akibat berita A’a Gym menikah dengan Teh Rini membuat negara ikut-ikutan campur tangan. Menurut hemat penulis, biarlah persoalan agama lebih banyak diserahkan kepada kaum agamawan, sedangkan pemerintah sebaiknya hanya memberi pelayanan sebaik-baiknya dalam urusan-urusan publik, bukan malah ikut campur tangan dalam masalah agama hingga persoalan kecil.

Negara dan agama sudah seharusnya tetap menjalin komunikasi dan sinergi dalam mengelola realitas multikultural di negeri ini. Komunikasi merupakan jalan dialog sebagai upaya saling mengenal dan memahami maksud-tujuan eksistensi dan relasi agama-negara. Hal itu juga merupakan sinergi sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat berkeadilan dan berkesetaraan, sesuai visi UUD 1945 dan Pancasila.

Akhirnya, gagasan Islam multikultural menghendaki kesediaan menerima perbedaan lain (others), baik perbedaan kelompok, aliran, etnis, suku, budaya dan agama. Lebih dari sekadar merayakan perbedaan (more than celebrate multiculturalism), Islam multikultural juga mendorong sinergi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, toleran, harmonis dan sejahtera. Pertanyaan akhir sebagai penutup tulisan ini adalah, beranikah kita ber-Islam secara multikultural?[]

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS)Surabaya dan telah menulis buku Pendidikan Multikultural (2006).

Suara Muhammadiyah edisi 1-15 Maret 2007.

Reaktualisasi Toleransi Agama

2007-07-20T05:35:00.001-07:00

Oleh Choirul Mahfud
Penulis adalah direktur eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya .

Belakangan ini, agama adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar, menakutkan dan mencemaskan. Agama di tangan para pemeluknya belakangan ini sering tampil dengan wajah kekerasan dan seolah-olah telah kehilangan wajah ramahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak muncul konflik, intoleransi dan kekerasan atas nama agama dan berkeyakinan di berbagai kawasan Indonesia . Teror 11 September di Amerika yang menewaskan ribuan nyawa manusia yang tak berdosa, Bom Bali, kasus Poso, Ambon, Papua, Aceh, bom Marriott, bom Natal dan pelarangan pendirian gereja di Malang, dan Kasus Yusman Roy di Pasuruan hanyalah salah satu contoh saja.

Dalam konteks semacam ini menjadi sangat beralasan apabila ada pihak yang menyebut agama adalah sumber masalah dari seluruh kekacauan dunia. Pandangan dunia keagamaan yang cenderung anakronistik memang sangat berpotensi untuk memecah belah dan saling klaim kebenaran dipastikan akan berujung konflik. Memang, menyatakan agama semata-mata sebagai sumber masalah jelas tidak arif dan a-historis, karena faktanya selama berabad-abad agama telah menopang dan memberi sumbangsih bagi jutaan orang.

Paradoks agama pun tak bisa dielakkan. Di satu sisi, agama adalah pembawa damai, tetapi di sisi lain, agama telah ikut mendorong konflik, bahkan kadangkala tindakan kekerasan. AN Wilson dalam buku Against Religion, Why We Should Try to Live Without It (1990), melukiskan paradoks dan dilema dalam konflik antar-agama tersebut, seperti seseorang ada dalam sebuah agama, konflik dengan agama lain akan dianggap sebagai ”sebuah tindakan kebenaran melawan kezaliman”. Sedangkan jika orang itu ada di agama lain yang dilawan itu, maka ia akan menganggap sebaliknya, agamanya sendiri sebagai yang benar, melawan agama lawannya itu sebagai yang salah, yang zalim. Tetapi, jika seseorang berada di luar dua agama yang sedang konflik itu, ia akan melihat keduanya ada dalam kesalahan, dan ia akan menganggap bahwa konflik yang sama-sama menggunakan klaim kebenaran itu sebagai kenaifan karena jelas keduanya salah.

Dari sinilah awal mula yang Charles Kimball maksudkan sebagai ”when religions become evil” (Kala Agama menjadi Bencana). Yakni, munculnya sejuta pertanyaan, ada apa dengan agama? Adakah agama memang mengandung unsur-unsur yang melegitimasi kekerasan, bahkan teror? Apakah agama berperan sebagai sumber problem atau sumber solusi? Bagaimana mengenali terjadinya modus kekerasan di tubuh agama? Apa yang harus kita perbut?

Dengan peta analisisnya, Kimball mengimbau kita agar kembali ke agama autentik, yakni, modus keberagamaan yang tidak sekedar bersetia dengan doktrin skriptural (teks) yang statis, tetapi sebuah iman yang hidup dan menghidupi kemanusiaan universal dan memihak keadilan social (konteks).

Max Weber dalam magnum opusnya "the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" menegaskan pentingnya mendudukkan agama sebagai spirit etika dan perubahan sosial. Fungsi sosial agama untuk perubahan sosial menuju masyarakat equilibrium yang multikultural dalam konteks ini sangat dipertaruhkan demi kamajuan masyarakat, bukan pendukung tata-kekuasaan yang mapan, korup, anti-toleran.

Barangkali tepat bila kita melakukan dua agenda besar dalam mensikapi problem kehidupan beragama di Indonesia , khususnya di Jawa Timur. Pertama, Reaktualisasi Toleransi Agama dengan cara menafsir ulang pemahaman kita terhadap makna toleransi agama. Toleransi yang dalam bahasa Arab disebut al-tasamuh sesungguhnya merupakan salah satu jalan alternatif menuju perdamaian dan ia termasuk ajaran inti agama, khususnya dalam Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain seperti kasih (rahmah), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan universal (mashlahah ’ammah), keadilan (’adl). Adalah kewajiban setiap umat Islam untuk berseru dan berdakwah tentang prinsip-prinsp ajaran Islam di atas.

Sebagai suatu ajaran fundamental, konsep toleransi telah banyak ditegaskan dalam Alquran. Alquran berpandangan bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antarsesama manusia yang berlainan agama. Jangan lupa bahwa Tuhan menciptakan planet bumi tidak untuk satu golongan agama tertentu. Dengan adanya bermacam-macam agama, itu tidak berarti bahwa Tuhan membenarkan diskriminasi atas manusia, melainkan untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (al-Baqarah: 256, al Hujurat : 13).

Kedua, perlunya pribumisasi toleransi agama dalam level praksis-sosial via mubaligh dan kaum agamawan. Para elite intelektual yang suka gembar-gembor menyanyikan lagu "toleransi dan pluralisme" harus segera turun dari pentas dengan melibatkankan diri secara nyata dalam gerakan toleransi beragama. Dengan cara inilah, maka wacana toleransi tidak hanya melingkar-lingkar secara elitis di kalangan intelektual kota , melainkan justru dapat tembus pada masyarakat akar rumput.

Last but not least, negara bekerja bersama masyarakat dalam konteks ini juga sangat menentukan damai-konfliknya negeri yang multikultural ini. Oleh karena itu, semua pihak harus terus membahas masalah ini secara holistik. Apabila hal ini tidak segera direspons, maka secara berangsur-angsur akan berdampak besar bagi integrasi bangsa, dan bahkan bisa menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Wallahu A’lam.***

Reformasi & Ironi Wakil Rakyat

2007-07-20T05:28:00.000-07:00

Baru-baru ini, tindakan ratusan anggota dewan dari berbagai wilayah di Tanah Air di Gedung DPR Senayan Jakarta menimbulkan reaksi keras. Sebagian warga masyarakat menyebutkan, upaya memperjuangkan dana tunjangan komunikasi anggota DPRD tidak manusiawi. Malahan, sebagian lagi menyebutkan ulah tersebut memalukan.

Perjuangan menuntut pembayaran tunjangan dengan dalih untuk kepentingan konstituen hanya mengada-ada. Ujung-ujungnya, untuk kepentingan diri sendiri. Terbukti, anggota dewan yang mendatangi pimpinan DPR pada waktu itu menyatakan menolak mengembalikan uang rapel dari pemerintah daerahnya. Malahan anggota dewan tersebut akan berjuang untuk tetap mendapatkan dana tunjangan dan komunikasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006. Sungguh sikap yang melukai hati rakyat banyak, yang kini hidup menderita. Langkah para wakil rakyat itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Yang menarik, tidak semua anggota dewan di daerah setuju terhadap sikap rekan-rekannya. Langkah anggota DPRD tersebut merupakan tindakan yang tidak cerdas dan dapat memicu rasa antipati masyarakat. Anggota dewan yang terhormat itu tidak seharusnya bersikap frontal dan berdemonstrasi di gedung DPR. Bukankah ada cara-cara yang lebih santun?

Tindakan mendatangi gedung DPR justru mengundang rasa antipati masyarakat yang lebih luas. Pertanyaannya, apakah perjuangan anggota legislatif menuntut tunjangan komunikasi juga menjadi garis kebijakan partainya? Kenyataan, pemimpin partai politik tertentu sudah menginstruksikan anggotanya di dewan untuk mengembalikan tunjangan komunikasi tersebut.

Yang jelas, pemerintah hendaknya tak goyah dalam menghadapi tuntutan yang bernada ancaman dari anggota dewan tersebut. Keputusan merevisi peraturan pemerintah itu harus terus berjalan. Malahan, masyarakat menginginkan agar peraturan yang berpotensi menimbulkan korupsi tersebut batal sama sekali. Begitu pula, anggota dewan yang menolak mengembalikan dana rapel harus terkena ketentuan hukum yang berlaku. Paling tidak, mereka sudah melanggar Undang-Undang Anti Korupsi.

Di tengah arus penolakan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, seharusnya anggota dewan bersikap arif. Bukan melawan lewat demo mendatangi Ketua DPR RI Agung Laksono. Kemudian, mengeluarkan pernyataan yang melukai hati rakyat. Sikap emosional anggota dewan dari berbagai daerah di Indonesia dapat menimbulkan persoalan baru. Pada akhirnya, kredibilitas para wakil rakyat pun semakin pudar di kalangan konstituennya sendiri. Patutkah anggota dewan itu menyandang predikat wakil rakyat, sedangkan perjuangannya justru menyakitkan rakyat?

Ironi Wakil Rakyat

Bergulirnya angin reformasi memang mengubah secara drastis wajah dan penampilan DPR. Mekanisme pemilihan para anggotanya yang dilakukan melalui pemilu multipartai telah menghasilkan anggota-anggota baru yang terseleksi secara lebih demokratis dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Kehadiran mereka dalam DPR format baru ini membangkitkan harapan bahwa lembaga ini kelak akan memperbaiki diri dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Sayangnya, berjalannya waktu menunjukkan komitmen anggota DPR untuk berjuang demi rakyat tidaklah maksimal. Boleh dikatakan, komitmen anggota DPR untuk memperbaiki diri, baik kinerja, perilaku, maupun keberpihakannya, belum juga terwujud. Ketidakmampuan wakil rakyat menekan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik pada awal tahun 2000, penyusunan RUU APP, dan revisi UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 adalah salah satu kabar buruk betapa DPR kita tidak mampu mewujudkan peran sebagai penyambung "lidah rakyat."

Justru yang terjadi adalah sebaliknya, ia menjadi "musuh" rakyat, betapa tidak boleh disebut demikian bila membuat aturan untuk memperkaya diri dan kelompok, membuat RUU yang tidak memihak buruh sebagaimana yang tertera dalam draftnya. Demikian pula terjadi pada RUU APP yang tidak responsif pada masyarakat Bali, misalnya, yang sering dikunjungi turis akan terhambat kemajuan ekonomi dan wisata akibat RUU APP, maka wajar jika semua masyarakat kebanyakan menolak RUU APP dan Revisi UU ketenagakerjaan tersebut. Maka tidak salah bila Amien Rais menyebut DPR sebagai tukang stempel saja.

Bayang-bayang ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR dalam menyuarakan aspirasi rakyat rupanya terus menyeruak seiring perjalanan waktu. Sejak Mei 2001 angka ketidakpuasan responden terhadap kinerja DPR ini meningkat hingga 72,4 %. Bahkan, pada akhir tahun 2002 jumlah responden yang tidak puas meningkat tajam hingga 86,6 %. Hingga akhir masa jabatannya boleh dikatakan anggota DPR periode 1999-2004 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Sebaliknya, dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah, kewenangan politik yang dimiliki DPR periode 1999-2004 dianggap terlalu berlebihan. Ia menjadi lembaga yang superior, kontrolnya terhadap pemerintah berlebihan sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya secara maksimal. Bahkan, terkesan sebagian besar energi DPR saat itu digunakan untuk bertarung melawan pemerintah sehingga mengabaikan tugas-tugas pokoknya.

Berbeda dengan DPR sebelumnya yang dinilai terlalu kuat terhadap pemerintah, DPR saat ini (2004-2009) dinilai sebaliknya, terlalu lemah terhadap pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan negara, seperti kenaikan harga BBM di atas 100 persen, impor beras, kontrak karya penambangan oleh Freeport dan ExxonMobil, menjadi indikator ketidakberdayaan DPR mengontrol pemerintah. Ketidakpuasan rakyat juga tercermin pada kinerja DPR dalam membuat undang-undang (UU). Dugaan adanya kepentingan segelintir orang daripada kepentingan seluruh masyarakat mulai dirasakan publik sejak awal. Kondisi ini diungkapkan Sultani dalam hasil jajak pendapat Kompas bulan Mei 2006, bahwa 59,8 % responden yang tidak puas dengan kinerja DPR dalam membuat UU yang aspiratif.

Setelah sewindu reformasi bergulir, publik mulai menyangsikan komitmen DPR mewujudkan perjuangan reformasi. Keengganan DPR menyentuh persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan reformasi boleh jadi mencerminkan sikap DPR yang mendua dalam mereformasi dirinya. Publik lalu tidak lebih hanya sebagai korban reformasi. Jika realitasnya terus demikian, maka jelas, pupus sudah harapan rakyat untuk menggantungkan nasib dan aspirasinya terhadap wakil rakyat, padahal banyak pihak yang menggantungkan harapan pada saat bergulirnya gerakan reformasi satu dasawarsa silam.

Dalam kondisi seperti ini, kita boleh mengatakan bahwa reformasi sesungguhnya telah mati suri. Lantas bagaimana yang harus diperbuat? Menurut hemat penulis, agenda mendesak yang perlu diselesaikan adalah bagaimana agar demokrasi yang tengah mati suri itu bisa bangkit dan hidup kembali secara wajar. Sebab, jika demokrasi yang mati suri itu dipelihara dan diberi terapi yang memadai, maka akan ada peluang untuk membuatnya hidup kembali, menjadi segar-bugar dan sehat-walafiat.

Bring Islam down to Earth

2007-07-15T10:54:00.000-07:00

Choirul Mahfud

Surabaya, Indonesia – British Prime Minister Tony Blair recently visited Indonesia to promote better bilateral cooperation between the two countries. In addition to this agenda, his visit was also intended to encourage dialogue between the British government and Muslim leaders in Indonesia.

Dialogue between the Muslim world and the West is indeed necessary and has been gaining momentum since the 9/11 attacks. Blair described Indonesia as a "crucial partner" in ensuring greater understanding between people of different faiths. It isn’t only because Indonesia has the largest Muslim population in the world, but also because both countries have suffered from terrorism and have a common interest in defeating it.

Indonesia is the first developing country that was blown over by the wind of global terrorism. Only one year after the 9/11 attacks, this country wept for the tragedy of the first Bali bombings. The country has also faced a rise in fundamentalism and the resulting intergroup or interpersonal conflicts since the birth of the Reformation Era in 1998, after President Suharto stood down in response to a wave of protests calling for democracy.

Realizing that the situation is critical, some Indonesian Muslim leaders and intellectuals shared their understanding of the roots of Muslim-Western discord at a recent seminar at Airlangga University, entitled "Islam and the West: Building Inter-Civilization Dialogue". Achmad Syafi'i Ma'arif , the former chairman of Muhammadiyah - a large, Islamic non-profit organization in Indonesia - believes that existing conflicts between the Muslim world and the West are due to the former having fallen behind the West in “the race of civilizations”, or our post-Enlightenment global hierarchy. He adds, however, that a widespread misinterpretation of Islamic teachings is also to blame.

The Director of the Institute of Progressive Islamic Studies (LSIP) in Jakarta, Zuhairi Misrawi, maintains that the clash between Islam and the West can be traced back to stories and stereotypes derived from historical confrontations, such as the Crusades. He attributes this to a lack of knowledge about the fundamental theology and moral principles of both Islam and Christianity, and to an economic and political imbalance between the Muslim world and the West. These factors, says Misrawi, should in reality act as grounds for dialogue and for more assimilation between the two conflicting sides. And indeed, in today’s interconnected and therefore smaller world, it is difficult for Islam and the West to avoid each other. They can't help but bump into each other.

Both Muslim and Western societies have contributed to any clash of civilizations they may be experiencing, and so both must contribute for a meaningful dialogue of civilizations to occur. But for dialogue to be an option, both parties must face and accept their differences. The West has no right to subject Muslims to its way of thinking or ideologies. And Muslims have no right to impose Islamic teachings on the West. If dialogue is going to happen, both parties need to learn how to sit and talk.

A similar challenge confronts Indonesia, where a debate is taking place over the implementation of Islamic law. There are two conflicting approaches. Those who do not support the implementation of Islamic law argue that Indonesia is a multi-religious and multicultural country, where each faith has different and unique values: for this group, only universal values that are shared by each religion, such as justice, empowerment and egalitarianism, must be maintained. The supporters of the implementation of Islamic law, on the other hand, want Islamic law to control and counteract the existing governing system, which has adopted a secularist, liberal-capitalist ideology.

Despite sharing the same goal, namely the realization of social justice, the approach can be very polarizing. One wants to achieve the goal by formalizing Islamic laws and the other cares more for the implementation of these laws in essence.
Demographically speaking, we Muslims may be “entitled” to more than others since we do represent the majority. Should we choose to, we could obtain what we wanted through a simple vote. However, in a multicultural society, such behaviour would put non-Muslims in a precarious position. The question is: do we really want to do this?

Unfortunately, there are many Muslim groups in Indonesia which feel that based on numbers alone, they should be able to implement the laws they choose. They tend to be “religious in statistics." Many incidents demonstrate how "statistics" are exploited to demand things. Claiming to stem from the majority, these groups demand the formalization of Islamic laws, like the use of the scarf, for example. To some extent, one of the primary causes of various religious incidents in Indonesia begins with the superiority of the statistic.

But there are implications of this numbers-based approach. Groups can engage in what Pierre Bourdieu coined “symbolic violence” in his book, Reproduction in Education, Society and Culture (1970). Symbolic violence occurs when a certain group forces its symbols and value systems (such as religion) onto another group. Legitimization of the majority is often an effective weapon of this effort, shifting the balance so that power relations are not perceived objectively, but as a natural order.

It is time for Muslims all over the world, particularly in Indonesia, to leave behind the numbers-based religious model, and begin to demonstrate religiosity. This requires bringing Islam down to earth - upholding amr ma'ruf, nahi munkar (enjoying what is just, forbidding what is wrong): being polite, defending the oppressed, helping the poor, rejecting violence, fighting corruption and terrorism, and spreading peace throughout their country, and the world.
* The writer is Executive Director of the Institute for Religion and Social Studies (LKAS) Surabaya.

Source: Common Ground News Service (CGNews), 3 October 2006, www.commongroundnews.org Copyright permission has been obtained for publication.