Harmonisasi Agama dan Budaya

Salah satu isu pinggiran dalam studi agama dewasa ini adalah soal eksistensi, transformasi dan relasi agama dan budaya lokal (local cultures). Dalam diskursus pluralisme yang merebak belum lama ini, tema budaya lokal masih mengalami peminggiran. Padahal, untuk membangun masyarakat Indonesia yang kokoh dan berkarakter mestinya pengembangan sikap kreatif dan inovatif atas lokalitas perlu menjadi titik pijak untuk maju.

Perlu disadari bersama, bahwa jutaan kebudayaan lokal yang hidup di negeri ini, termasuk di Jawa, bukanlah semata-mata warna-warni dan simbol perbedaan yang eksotik, melainkan juga kekayaan sekaligus modal sosio-kultural (socio-cultural capital) bangsa kita untuk menjadi bangsa besar. Sebab, kebudayaan lokal itu menyimpan pengalaman, sejarah, jejak-jejak kreativitas dan capaian peradaban tertentu. Dalam konteks ini, relasi dan konfrontasi agama dan budaya menemukan momentumnya.

Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) memandang agama sebagai bagian dari sistem budaya. Ia menyingkap aksi dan tafsir agama merupakan hal-hal yang luar biasa dan khas. Karenanya, kata Geertz, aksi agama tidak bisa dijelaskan dengan cara penjelasan saintis semata. Pasalnya, manusia berbeda dari binatang. Manusia hidup dalam sistem makna yang complicated dan untuk memahaminya digunakan metode yang tepat, yakni interpretasi melalui mata dan ide.

Melalui kebudayaan lokal, kita bisa belajar mengenai pergulatan menata sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah, distribusi kekayaan, pelestarian lingkungan, pengelolaan cita rasa, penyeimbangan hubungan sosial dan bagaimana berdialog atas pemikiran dan agama lain yang masuk ke dalam wilayahnya.

Dalam konteks ini, fakta stigmatisasi, klaim dan penghancuran komunitas "agama lokal" di hampir seluruh wilayah Nusantara sejak paro akhir tahun 60-an hingga sekarang, menyentuh kesadaran dan keprihatinan kita. Bagaimana kita, sadar atau tidak, telah menghancurkan akar dan modal sosio-kultural kita, berupa komunitas-komunitas agama lokal yang merupakan kekayaan bangsa dan beberapa abad berhasil membangun sistem sosio-kultural yang menjadi penyangga keberlangsungan hidup berbagai komunitas.

Ironisnya, pada poin ini terletak akar krisis kebangsaan dan keagamaan kita dewasa ini yang ditandai dengan merebaknya berbagai konflik antaretnik, antaragama, dan bahkan tuntutan disintegrasi bangsa. Persoalan yang terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, misalnya, tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai konflik daerah dan pusat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam perspektif ekonomis dan politis semata. Melainkan juga telah menjadi konflik identitas sosio-kultural.

Karenanya, tidak mengherankan kalau dalam kajian mutakhir upaya mengatasi krisis multidimensi yang dirasakan seluruh elemen bangsa dewasa ini berujung pada satu muara, yaitu tidak ada filsafat dan sistem sosio-kultural milik kita sendiri yang bisa kita jadikan pijakan untuk mengatasi krisis tersebut, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan.

Relasi agama dan budaya ibarat dua sisi mata uang. Keduanya saling berkait berkelindan dan manakala tidak ada satu maka menjadi tak bermakna. Indonesia memiliki kekayaan keragaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Potensi dan modal sosial ini bisa menjadi masalah sekaligus peluang untuk menjadikan negeri ini sebagai negara besar di dunia.

Karenanya, mempertautkan agama dan budaya untuk mewujudkan idealisme tersebut perlu diikhtiarkan terus menerus. Apalagi, negeri ini sebetulnya telah memiliki nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang mengakomodasi perbedaan untuk perdamaian dan ketentraman masyarakat.

Pela Gandong di Maluku misalnya, sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang nilai-nilainya bersumber pada kepercayaan lokal sudah terjalin ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun membangun masyarakat Maluku yang rukun dan damai. Itu juga termasuk pranata sosiokultural yang sudah lama mengakar dan ditanamkan para tetua adat yang mengakar dalam interaksi sosial. Bingkai kerukunan Pela Gandong tidak memandang suku, ras, agama dan golongan. Terbukti selama ratusan tahun mampu memperkokoh rasa kekeluargaan dalam menangkal perpecahan maupun isu negatif yang dihembuskan.

Demikian juga, di masyarakat Kaharingan yang mengedepankan kehidupan damai, kerja sama dan solidaritas tinggi terhadap agama lain. Kondisi ini ditunjang oleh kehidupan adat dan budaya seluruh suku Dayak. Secara faktual, simbol kesediaan dan kerelaan masyarakat Dayak untuk selalu hidup damai dengan masyarakat dan kelompok berbeda sesungguhnya sudah diperlihatkan dalam kehidupan Rumah Bentang Dayak yaitu rumah panjang, adat. Rumah Bentang menggambarkan kehidupan yang mau membuka lebar keberagaman, mengayomi semua pihak, solidaritas, melindungi dan mendamaikan semua pihak.

Di masyarakat adat Tengger, tak kalah unik. Dalam adat Tengger ada ajaran tentang sikap hidup dengan sesanti panca setya, yaitu setya budaya (tekun, taat, mandiri), setya wacana (setia pada ucapan dan perkataan), setya semaya (menepati janji), setya laksana (patuh dan taat), dan setya mitra (setia kawan). Ajaran ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat Tengger. Ini tampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang menunjukkan sifat dan sikap seperti tersebut di atas.

Dari gambaran di atas, tampaknya masyarakat kini mulai belajar dari realitas keragaman untuk meredam konflik dan kekerasan. Mereka menganggap konflik sebagai kesalahan yang tidak perlu diulang kembali. Di Aceh, misalnya, indikasi ini bisa dilihat dari proses-proses perdamaian, mulai dari kesepakatan Helsinki, penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI yang dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), hingga pilkada yang aman dan demokratis.

Karenanya, di akhir catatan ini kita perlu terus berikhtiar dan mencoba merancang masa depan Indonesia yang lebih baik, harmonis, sejahtera dan damai dalam bingkai keragaman (Bhineka Tunggal Ika).***

Choirul Mahfud: Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=191283